Page 65 - MAJALAH 178
P. 65
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
IPPP, TEROBOSAN PENTING AKTIF SERUKAN KEADILAN BAGI
DIPLOMASI KAWASAN PASIFIK KAUM ROHINGYA DAN UIGHUR
Indonesia - Pacific Parliamentary KETUA BKSAP Delegasi Indonesia sangat concern
Partnership (IPPP), untuk pertama terhadap isu kemanusiaan
kalinya diselenggarakan di Jakarta, NURHAYATI ALI terhadap etnis Rohingya di
23-24 Juli 2018. Forum yang juga ASSEGAF MENEGASKAN Rakhine State, Myanmar dan
diterima baik oleh Pemerintah dan Muslim Uighur. Sebagai bentuk
dihadiri langsung Wakil Presiden PARLIAMENT IS IN THE keseriusannya, DPR berhasil
Jusuf Kalla ini bertujuan untuk mendorong isu pelanggaran
mendekatkan hubungan Indonesia HEART OF SDGS. PERAN HAM terhadap Muslim Uighur
dengan negara Kawasan Pasifik PARLEMEN SEBAGAI ke dalam resolusi Parliamentary
yang selama ini belum terjalin Union of the OIC Member States
akrab. PEMBUAT LEGISLASI (PUIC) ke – 14 dalam Sidang
Dihadiri 14 negara kepulauan DAN ANGGARAN HARUS General Comittees PUIC ke – 14
pasifik, antara lain Cook Islands, di Maroko, 11 – 14 Maret 2019.
Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, SEJALAN DENGAN Sementara dalam rapat
Republik Palau, Papua Nugini, Komite Eksekutif ASEAN Inter-
Marshall Islands, Samoa, TUJUAN PEMBANGUNAN Parliamentary (AIPA) ke-40
Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, BERKELANJUTAN yang berlangsung di Bangkok,
Polynesia dan Kaledonia Baru, Thailand pada 25 Agustus 2019,
semua negara sepakat lautan untuk kesekian kalinya DPR
tak seharusnya dijadikan kembali memperjuangkan isu
tembok pemisah, melainkan krisis kemanusiaan Rohingya
seharusnya dijadikan alat untuk dijadikan resolusi rapat.
pemersatu. Samudera Pasifik dalam percaturan dunia. Meski mengundang perdebatan
bukan lagi menjadi pemisah Peran Indonesia yang selalu panjang serta penolakan dari
antara Indonesia dengan negara aktif menjembatani perbedaan Myanmar, Wakil Ketua DPR RI
Kawasan Pasifik, tetapi sebagai – perbedaan yang ada, termasuk Fadli Zon memastikan sikap
medium yang menyatukan agar di negara-negara yang sedang Parlemen Indonesia pada tahun
pembangunan manusia dan blue dilanda konflik didukung 2019 masih sama dengan tahun-
economy bisa tercapai. dengan momentum ini, dapat tahun sebelumnya, bahwa krisis
Di sisi lain, melalui forum menjadikan Indonesia sebagai Rohingya harus masuk ke dalam
ini diharapkan negara-negara mediator dalam berbagai isu agenda pembicaraan Komisi
Pasifik dapat mengenal lebih keamanan dunia seperti di Timur Politik AIPA.
jauh budaya serta karakteristik Tengah, Semenanjung Korea, AIPA sebagai forum parlemen
bangsa Indonesia yang begitu hingga blok barat dan timur. yang paling dekat dengan
beragam. Sama seperti negara Terpilihnya Indonesia juga dapat sumber krisis di Rohingya,
Pasifik, Indonesia juga memiliki memaksimalkan fungsi dan semestinya menjadi forum
masyarakat yang berasal dari perannya dalam memperjuangkan parlemen yang paling aktif
rumpun Melanesia dan Polynesia. kemerdekaan Palestina. merespon hal tersebut. Sebagai
Selain isu Palestina, beberapa bentuk protes tak adanya
JADI DK PBB, MOMENTUM JAGA prioritas keanggotaan Indonesia resolusi terkait isu Rohingya
PERDAMAIAN DUNIA dalam Dewan Keamanan PBB karena mekanisme pengambilan
Terpilihnya Indonesia sebagai yaitu, memperkuat ekosistem keputusan di AIPA yang
Anggota Tidak Tetap Dewan perdamaian dan stabilitas dunia menganut sistem konsensus,
Keamanan (DK) Perserikatan dengan memperkuat budaya Delegasi Parlemen Indonesia
Bangsa – Bangsa (PBB) periode penyelesaian konflik secara menolak untuk membahas
2019 – 2020 merupakan salah damai. Indonesia juga akan resolusi lain dalam bidang
satu prestasi dan kepercayaan mendorong kemitraan global politik. Fadli menegaskan, sikap
internasional untuk yang keempat agar terciptanya perdamaian, ini penting untuk ditunjukkan
kalinya bagi bangsa ini. Posisi keamanan, dan stabilitas untuk agar AIPA tidak sekedar menjadi
strategis ini secara tidak langsung mendukung agenda pembangunan forum seremoni dan basa–basi
telah memperhitungkan Indonesia PBB 2030. belaka. l ann/sf
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 65
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 65
