Page 69 - MAJALAH 178
P. 69
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
“MKD mengharapkan kerja Pimpinan MKD yang juga Anggota
sama dengan jajaran Kepolisian DPR RI, tentu memiliki unsur
dan Kejaksaan Tinggi, untuk subyektifitas. “Kalau Kepolisan MKD PERLU MEMBANGUN
memberikan masukan dan dan Kejaksaan beserta masyarakat
mensosialisasikan tentang luas tentu akan lebih obyetif. Yang SINERGI DAN KERJA
bagaimana Kode Etik dan Tata kedua, daya jangkau kita sangat SAMA YANG BAIK DALAM
Beracara yang baik dalam rangka terbatas hanya di DPR saja,” kata
tugas-tugas yang dapat dilakukan Soenmandjaja. KONTEKS SOSIALISASI
secara profesional dan penuh MKD pada masa persidangan I KODE ETIK DAN TATA
dengan tanggung jawab sebagai tahun 2015-2016 telah menerima BERACARA MKD DENGAN
wakil rakyat,” kata Soenmandjaja 17 perkara baik dengan pengaduan
saat pertemuan dengan Kapolda maupun tanpa pengaduan. Sampai KEPOLISIAN DAN
Jateng dan Kepala Kejaksaan Tinggi menjelang berakhirnya masa sidang KEJAKSAAN
Jateng, di Semarang, Oktober 2018. kali ini, empat perkara telah berhasil
Lebih lanjut ia menjelaskan, diselesaikan. Untuk kinerja yang
dalam menjalankan tugas, optimal MKD berharap dukungan
fungsi dan wewenangnya untuk dari sejumlah pihak baik di DPR
menjaga keluhuran martabat maupun masyarakat luas. Dari anggota DPR RI. Sehingga seluruh
Dewan, MKD melakukan kerja empat perkara yang telah diputuskan anggota DPR RI berkewajiban
sama dengan lembaga lain, tiga diantaranya dinyatakan terbukti mentaati kode etik dan bagi yang
termasuk aparat penegak hukum. melanggar kode etik. tidak mentaatinya akan diberikan
Soenmandjaja menjelaskan hal “MKD menyadari sepenuhnya sanksi. Ketentuan itu, lanjut
tersebut tertuang dalam ketentuan tugas, fungsi dan kewenangan Soenmandjaja telah diatur dalam
pasal 122A Undang-Undang Nomor dalam penegakan kode etik beberapa peraturan.
2 Tahun 2018 tentang Perubahan tidak mudah, perlu kejelian dan “Kode etik ini merupakan sebuah
UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang perenungan mendalam. Mengingat pedoman kriteria-kriteria dalam
MPR, DPR, DPD, dan DPRD penegakan kode etik tidak cukup etika politik, yang misalkan perlu
(MD3), yang isinya MKD dalam mengandalkan asas legalitas adanya instrumen dan indikator
melaksanakan tugas, fungsi dan formal, tapi juga asas moralitas dan akuntabilitas demokratis, yang
wewenang dapat bekerja sama kepatutan,” kata Ketua MKD Sufmi mana anggota masyarakat bisa
dengan lembaga lain. Dasco Ahmad. menuntut tanggung jawab anggota
“Kerja sama di sini dapat DPR yang mewakili mereka. Dan
dilakukan terutama dengan TERIMA KUNJUNGAN PARLEMEN MKD merupakan salah satu
lembaga yang terdapat irisan FILIPINA jalur untuk menuntut tanggung
dalam pelaksanaan tugas masing- Maret 2018, MKD menerima jawab anggota DPR. MKD
masing. Salah satu lembaga yang kunjungan Komite Etik dan sebagai satu-satunya instrumen
sering terdapat irisan dalam Previllage Dewan Perwakilan etika politik yang dapat
pelaksanaan tugas ini diantaranya Rakyat (Parlemen) Republik menanggalkan hak imunitas
adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Filipina. Soenmandjaja Anggota DPR,” papar legislator
Meski demikian, kami tidak akan mengapresiasi kunjungan delegasi dapil Jawa Barat V itu.
mengintervensi. Baik itu terkait Parlemen Filipina yang ingin Bencana gempa Lombok
proses hukum yang tengah mempelajari tentang tugas, fungsi yang terjadi pada Juli 2018 juga
dilakukan aparat penegak hukum, dan wewenang serta kerja dari menarik simpati MKD. MKD
ataupun proses penegakan kode MKD. Menurutnya, pertemuan ini menunjukan kepeduliannya
etik yang tengah dilakukan oleh juga merupakan kesempatan kami dengan adanya penyerahan
MKD terhadap Anggota Dewan,” MKD untuk belajar kode etik yang bantuan berupa sembako dan
tegas Soenmandjaja berlaku di Parlemen Filipina. tenda, guna mendukung sarana
Legislator Partai Keadilan Soenmanjaja mengungkapkan, pengungsian yang anggarannya
Sejahtera (PKS) itu memastikan, bahwa DPR RI telah menyusun berasal dari sumbangan dari
MKD akan melibatkan dan menerapkan kode etik sebagai masing-masing anggota.
unsur Polri dan Kejati pedoman bagi seluruh anggota DPR “Saya berharap bantuan ini
dalam melaksanakan Tata RI untuk bersikap, berperilaku, bisa meringankan beban hidup
Beracara. Menurutnya, sebagai bertindak dan berucap bagi setiap mereka,” harap Soenmandjaja. l sf
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 69
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 69
