Page 72 - MAJALAH 178

KALEIDOSK OP
(2014-2019)

Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI saat menyerap aspirasi dari BPK RI Perwakilan di NTT. Foto: Ran/MAN

BAKN, Wujud Komitmen RI wajib menindaklanjuti hasil

audit yang dilakukan oleh Badan
Pemberantasan Pemeriksa Keuangan.
Ditambahkan Eva, awalnya
BAKN ini dibentuk adalah untuk
Korupsi menjawab keluhan BPK RI pada
masa kepemimpinan Anwar
Nasution. Saat itu, hasil audit
BPK RI seringkali tidak sempat
Berdasarkan pengesahan revisi Undang-Undang MPR, ditindaklanjuti oleh DPR RI,
DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), pada 8 Juli 2014, Badan sehingga mengakibatkan tidak
Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) diputuskan hilang membawa dampak optimal bagi
perbaikan tata kelola keuangan
dari parlemen. Hal ini menjadi keprihatinan masyarakat negara.
juga beberapa anggota, karena berpotensi tidak adanya Dengan demikian pembentukan
transparansi terhadap setiap laporan di parlemen. BAKN, lanjut Eva, adalah sebagai
wujud komitmen DPR RI terhadap
pemberantasan korupsi. Sehingga
oleh karenanya, pembubaran
enghapusan BAKN DPR memberantas korupsi. Menurut BAKN itu dapat diibaratkan
dalam UU Perubahan Anggota BAKN DPR RI pada saat kanibalisasi DPR RI yang terkesan
atas UU Nomor 27 Tahun itu dari Fraksi PDI-Perjuangan Eva membawa kepentingan buat para
2009 tentang MD3 Kusuma Sundari, penghapusan koruptor. Namun hasil akhirnya,
Pdiduga telah melanggar BAKN menyalahi amanat Pasal BAKN pada 2014 benar-benar
konstitusi. Penghapusan 23 Undang-Undang Dasar Negara ditiadakan, sehingga fungsi dan
BAKN juga telah menunjukkan Republik Indonesia Tahun 1945, gugus tugasnya digabung ke dalam
rendahnya komitmen DPR dalam yang menyatakan bahwa DPR- Badan Keahlian Dewan.

72 72 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 178 TH. 2019