Page 77 - MAJALAH 178
P. 77
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
komitmen yang tinggi terhadap
transparansi dan akuntabilitas
HAL INI UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN TERBATAS lembaga legislatif tersebut.
Komitmen tersebut
BAHWA APA YANG DILAKUKAN OLEH ENTITAS dibuktikan dengan membuat
MANAJEMEN ITU SUDAH SESUAI DENGAN STANDAR- deklarasi “Keterbukaan
Parlemen” pada tanggal
STANDAR AKUNTANSI YANG DIPERSYARATKAN 29 Agustus 2018 lalu.
Keterbukaan parlemen
merupakan bagian dari
Open Government Partnership
muda baru terisi empat dari hanya mencari kesalahan tapi (OGP) bertujuan membuat
kebutuhan enam orang, dan bagaimana kita memberikan pemerintah lebih inklusif,
yang lainnya adalah auditor saran dan masukan untuk responsif dan akuntabel.
pertama dan pelaksana,” suatu sistem agar adanya suatu “Menindaklanjuti
ucapnya. perbaikan. Karena berdasarkan deklarasi keterbukaan
Dari komposisi tersebut dapat pengalaman yang lalu, kesalahan parlemen tersebut, DPR
digambarkan sejauh mana dalam bentuk temuan-temuan telah menyusun Rencana
resources yang dimiliki untuk BPK itu berulang kali dilakukan. Aksi Nasional Keterbukaan
nantinya mengakselerasi tugas- Nah ini yang ingin kita ubah, Parlemen untuk 2019-2020
tugas Ittama di dalam melakukan bagaimana menciptakan sistem dengan lima komitmen, yaitu
assurance dan konsultasi yang memungkinkan pengelolaan peningkatan kualitas tata
sebagai aparat konsultan di unit keuangan negara itu dikelola kelola data dan pelayanan
organisasi Setjen dan BK DPR. secara akuntabel,” imbuhnya. informasi legislasi,
Diharapkan Ittama DPR sebagai peningkatan penggunaan
aparat konsultan yang dapat KETERBUKAAN PARLEMEN BERI teknologi informasi
mengubah paradigma. AKSES PARTISIPASI PUBLIK parlemen, penguatan
“Artinya dari segi jumlah SDM Implementasi open parliament keterbukaan informasi
kita memang masih kurang, atau keterbukaan parlemen tidak publik DPR RI, penyusunan
dari segi kualitas tentu kan ada hanya sekedar bertujuan untuk peta jalan (roadmap) Open
standarnya yang sudah melalui menyediakan data dan informasi, Parliament Indonesia, dan
sertifikasi. Pengembangan tetapi juga memberikan akses penyusunan kelembagaan
auditor inspektorat juga terus kepada masyarakat agar bisa Open Parliament Indonesia,”
dilakukan melalui pendidikan menyampaikan aspirasi, paparnya.
dan pelatihan teknis yang pengaduan, dan juga partisipasi Totok menyatakan, ke
diselenggarakan oleh BPKP publik. Terutama yang berkaitan depannya akan ada dua
maupun lembaga-lembaga dengan pembahasan suatu produk hukum yang secara
profesi lainnya,” jelas Totok. rancangan undang-undang legal berfungsi untuk
Melalui pendidikan dan kepada masyarakat. memayungi dua kegiatan.
pelatihan teknis, juga workshop Demikian hal tersebut Satu sisi untuk implementasi
dan seminar diharapkan cara dikatakan Totok dalam keterbukaan parlemen, dan di
pandang auditor di Ittama DPR lokakarya yang mengangkat sisi lain ada tim monitoring
dalam melakukan pengawasan tema ‘Penyusunan Kerangka dan evaluasi. “Di situlah
memiliki perspektif dan Monitoring dan Evaluasi nantinya akan dirumuskan
parameter yang lebih luas. Jika Pelaksanaan Keterbukaan apa yang menjadi tugas-
dulu auditor berorientasi pada Parlemen DPR RI’, di Kota tugas dari keduanya. Hal
temuan, diharapkan orientasi Tangerang, Banten. “Dengan yang mungkin bisa saya
auditor ke depan lebih kepada begitu nantinya masyarakat akan garisbawahi, sebetulnya
layanan governance. Seberapa lebih mudah mengakses berbagai kita akan bekerja, setelah
banyak nantinya saran dan data dan informasi yang ingin memiliki tools atau alat untuk
masukan dalam hal pengelolaan diketahui nya,” ucap Totok. melakukan monitoring dan
keuangan negara. Terkait dengan hal ini, evaluasi,” pungkasnya.
“Sehingga tidak kemudian Pimpinan DPR RI memiliki l tra,hnm
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 77
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 77
