Page 73 - MAJALAH 178
P. 73
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
TERLAHIR KEMBALI BAKN bertugas untuk Perlu ditambah banyak anggota
Dalam rangka meningkatkan menindaklanjuti hasil pembahasan yang merepresentasikan komisi-
penguatan dan pengefektifan di komisi terhadap temuan komisi,” terang Fahri.
kelembagaan serta mendukung pemeriksaan BPK atas permintaan Manuver yang dilakukan
tugas dan wewenang khususnya komisi, dan memberikan masukan BAKN setelah didirikan adalah
dalam fungsi pengawasan, maka kepada BPK dalam rencana kerja mendorong pengimplementasian
DPR RI meresmikan kembali pemeriksaan tahunan, hambatan dana desa dapat dikelola dengan
alat kelengkapan dewan BAKN pemeriksaan dan kualitas laporan. baik. BAKN meminta pemerintah
dan bersifat tetap dalam Rapat “Untuk itu Anggota BAKN akan segera mengevaluasi tata kelola
Paripurna DPR yang dipimpin Wakil berjumlah 10 orang dengan Dana Desa dengan menerapkan
Ketua Fadli Zon, Selasa (30/3). rincian tiga pimpinan serta tujuh prinsip transparansi dan
Fadli Zon mengatakan bahwa anggota,” ujar Fadli. akuntabilitas. Mengingat, adanya
keberadaan BAKN diatur dalam Sementara itu Wakil Ketua tren peningkatan Dana Desa
Undang-Undang Nomor 2 Tahun DPR lainnya, Fahri Hamzah setiap tahun, namun tata kelola,
2018 pasal 112A sampai dengan menegaskan bahwa keberadaan pembinaan serta pengawasan
pasal 112G. Diharapkan keberadaan BAKN sangat penting dalam terkait Dana Desa masih
BAKN akan berkontribusi positif meningkatkan pengawasan bermasalah.
dalam pelaksaanaan transparansi akuntabilitas keuangan negara Wakil Ketua BAKN Willgo
dan akuntabilitas penggunaan yang dikelola oleh pemerintah. Zainar mengatakan BAKN
keuangan negara, serta menjaga Untuk sekarang ini, BAKN pun akan mendorong Pemerintah
kredibilitas atau kepercayaan juga mendapat dukungan dari agar mekanisme penyaluran
publik kepada DPR RI khususnya Badan Keahlian DPR dalam dan realisasi penyerapan dana
dalam melaksanakan fungsi menelaah hasil pemeriksaan BPK. desa lebih optimal dengan
pengawasan dewan. Dalam seminar BAKN yang mengedepankan anggaran berbasis
Ditambah dilantiknya Utut bertajuk ‘Mengawal Akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas
Adianto menjadi Wakil Ketua Penerimaan Negara’, di Ruang sumber daya manusia pendamping
DPR RI bidang BAKN dan BURT, Pustakaloka DPR RI di Kompleks desa, sehingga manfaat dana desa
ia kemudian mendukung penuh Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu dapat segera dirasakan.
keberadaan Badan Akuntabilitas (21/8), Fahri mendorong agar Hingga kini BAKN masih terus
Keuangan Negara (BAKN). BAKN menjadi jembatan yang berupaya melakukan penguatan
Menurutnya BAKN merupakan mampu mengantar temuan BPK lembaga dengan cara sosialisasi
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada komisi-komisi terkait. Ini terkait tugas dan fungsi dan
yang bersifat tetap, sebagaimana penting agar sistematika kerja DPR juga menerima masukan
diamanatkan dalam UU MD3. dapat dilakukan dengan terukur berbagai stakeholder. Kedepan,
“Untuk lebih mengoptimalkan dan tepat sasaran. lanjut Willgo, akan ada upaya
perannya dalam mengawasi “Dahulu BAKN dibubarkan, untuk penyempurnaan UU MD3,
keuangan negara, BAKN bisa lalu kita lahirkan kembali Badan maka BAKN tentu juga harus lebih
merekrut tenaga akuntan, ahli Akuntabilitas Keuangan Negara profesional dan di-support oleh
hukum, analis keuangan atau yang baru dengan harapan tenaga ahli terdiri dari tim kajian
peneliti sesuai dengan Pasal menjadi jembatan yang mengantar yang bisa berasal dari internal
112E, UU MD3,” jelas Utut, saat temuan BPK itu kepada komisi- maupun eksternal DPR.
pemilihan Pimpinan BAKN di komisi dan alat kelengkapan “Ketika melaksanakan tugas,
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dewan lainnya,” ujarnya. BAKN bisa di-support oleh
Mei 2018. konsultan bidang ekonomi,
Rapat pemilihan pimpinan BAKN FOKUS PENGUATAN LEMBAGA keuangan, hukum dan
yang langsung dipimpin oleh Utut Mengingat pentingnya keberadaan sebagainya. Nah perguruan tinggi
itu telah memutuskan Andreas Eddy BAKN ini, Fahri pun mengusulkan merupakan salah satu daripada
Susetyo dari Fraksi PDI-Perjuangan agar keanggotaan BAKN ini institusi yang bisa menyiapkan
sebagai ketua, sementara Andi dapat diperbanyak jumlahnya tenaga-tenaga ahli di bidangnya
Ahmad Dara dari Fraksi Partai dan merepresentasikan komisi- masing-masing, yang dibutuhkan
Golkar dan Wilgo Zainar dari Fraksi komisi di DPR. “Makanya saya oleh BAKN,” pungkas politisi
Partai Gerindra, masing-masing harap kepada Pak Andreas, dapil Nusa Tenggara Barat (NTB)
sebagai wakil ketua. anggota jangan terlaku sedikit. itu. l er
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 73
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 73
