Page 4 - MAJALAH 149

ASPIRASI

Khusus mengenai Partai Politik
Penggabungan RRI dengan TVRI yang tidak punya stasiun penyiaran
dapat menggunakan LP TVRI
dengan waktu tayang dan durasi
Pendapat saya ini terkait berita di kemiskinan karena menghilangkan diatur dalam PP.
Harian Kompas, 31 Desember 2016, kesempatan kerja kurang lebih 8.160 Bahwa RRI maupun TVRI
halaman 14 berjudul: Kanal Publik orang karyawan yang menanggung memiliki fakta sejarah yang sangat
Terancam, maka saya mengusulkan keluarganya. penting di masa lalu yakni RRI
RRI dan TVRI tidak digabung c. Apabila status TVRI menjadi mengumandangkan kemerdekaan
menjadi RTRI tetapi menjadi Lembaga Lembaga Negara Non Kementerian Indonesia baik di dalam maupun ke
Negara Non Kementerian, dengan dengan sebutan Lembaga Penyiaran luar negeri dan TVRI menyukseskan
pertimbangan sebagai berikut: Televisi Republik Indonesia (LP ASIAN Games IV di Jakarta.
a. Efektivitas penyelenggaraan siaran TVRI) maka tidak perlu ada
khususnya di LPP TVRI selama ini Penyiaran Khusus. Bahwa dengan H.Muslim.AS, Banten, Jawa Barat.
berjalan cukup baik. Kalau terjadi menyandang kata RI yang berarti
gonjang ganjing masalah Pimpinan milik semua (tanpa perlu kata
karena pengangkatan Anggota publik) TVRI berkesempatan untuk
Dewas LPP TVRI. menyiarkan iklan karena tidak
b. Efisiensi Biaya Operasional. melanggar peraturan perundang-
Patut dipertanyakan apa benar undangan dan pendapatannya
penggabungan tersebut untuk menjadi Penerimaan Negara bukan
menghemat anggaran yang hanya Pajak (BNBP) dengan kewajiban
sebesar Rp.762.225.000.000,-/tahun menyiarkan kegiatan pemerintah,
yang justru akan menambah angka lembaga negara, dan dunia usaha. Sumber : http://penyiaranpublik.org/

Mohon Investigasi dan Eksaminasi Perkara Kapal Patroli

Saya adalah mantan PNS Dinas DPO. Selain itu dalam persidangan
Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Majelis Hakim telah melampaui
Seram Bagian Barat (SBB) yang divonis kewenangan dengan membiarkan JPU
6 tahun penjara subsider 1 tahun merubah isi dakwaan karena tidak
sebagaimana putusan kasasi No.1683 memuat dakwaan subsider, namun
K/PID-SUS/2015 tgl. 29 Maret 2016 eksepsi saya sebagai terdakwa melalui
terkait kasus dugaan korupsi dalam kuasa hukum (saya tidak hadir karena
proyek pengadaan kapal patroli pada merasa tidak pernah diperiksa sebagai
Dinas Perhubungan dan Kominfo Tersangka tapi langsung dijadikan Sumber : http://www.bajoboat.com
Kab. SBB TA 2008 senilai Rp 5,6 M Terdakwa) ditolak dengan Putusan Sela
dan menimbulkan kerugian negara No.03/Pid.TIPIKOR/2014/PN.AB akan membahayakan PNS dalam
sebesar kurang lebih Rp 1,232 miliar. tgl. 16 Mei 2014. menjalankan tugas.
Sejak penanganan perkara oleh Selain itu saya merasa ada banyak Saya memohon agar Komisi III
JPU, terjadi pemaksaan kehendak kejanggalan dalam pemeriksaan DPR RI melakukan investigasi dan
untuk menjatuhkan karir saya sebagai dan rekayasa BAP Persidangan eksaminasi perkara tersebut demi
Kepala Dinas yang saat itu dicalonkan dan seharusnya putusan Majelis supremasi hukum dan keadilan.
sebagai Bupati SBB Tahun 2011 antara Hakim atas perkara tersebut tidak
lain dengan memasukkan saya sebagai dijadikan yurisprudensi karena Irwan Patty, Ambon, Maluku

4 | PARLEMENTARIA n Edisi : 149 TH. XLVII 2017