Page 9 - MAJALAH 149

institusinya untuk melakukan tindakan, masing-masing. Begitu pula situasi di
jadi tidak perlu dibentuk Satgas Untuk bisa kota-kota besar lainnya.
pengawasan pangan,” kata politisi memberikan Efek “Atas pergeseran pola konsumsi
F-Demokrat tersebut. tersebut, apakah pemerintah sudah
Herman menyatakan, seharusnya Jera terhadap mengantisipasinya di sisi itu, karena
keberadaan Undang-Undang para penimbun kalau tidak maka hal ini juga akan
Pangan itu dapat dijadikan dasar dan spekulan, menjadi salah satu faktor atas kenaikan
untuk melakukan tindakan hukum. harga-harga komoditas pangan itu,”
“Karena undang-undang tersebut Undang-Undang ucap Herman.
sudah memberikan satu rujukan Pangan Nomor 18 Masalah distribusi menjelang Idul
atau pendelegasian untuk menindak Tahun 2012 sudah Fitri juga biasanya terhambat oleh
siapapun yang diduga sebagai pelaku arus mudik dan arus balik. Apakah
penimbun dan pelaku usaha pangan memberikan sanksi institusi negara memiliki kecakapan
yang melakukan spekulasi harga yang cukup berat dan kecukupan dalam memenuhi dan
sehingga harga naik dan membuat bagi para penimbun mengcover komoditas-komoditas
susah masyarakat,” tegasnya. yang cepat busuk. “Mungkin hampir
Ketersediaan stok yang cukup dan spekulan yang lebih dari separuh pelaku usaha ketika
itu belum tentu bisa menjamin menaikkan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri
seutuhnya untuk stabilisasi pangan, dan menyusahkan mengurangi masa kerjanya, karena
tambahnya, karena biasanya banyak mayoritas merupakan umat Islam.
aspek saat menjelang Idul Fitri masyarakat. Atas pengurangan waktu kerja tersebut
dimana ada pergeseran konsumsi. Ia maka akan berpengaruh terhadap
mencontohkan, misalkan penduduk berkurangnya kebutuhan supply,”
Jakarta sekarang sekitar 10 juta orang, kemungkinan tinggal empat juta orang, paparnya. n (dep)
maka nanti pada waktu Idul Fitri karena selebihnya mudik ke tujuannya

Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 9