Page 12 - MAJALAH 149

LAPORAN UTAMA

Negara Tidak Boleh

Kalah dari Spekulan

dan Mafia Pangan

Foto: Jayadi/iw

Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo

Untuk menjaga stabilitas terjadi di lapangan. menimbulkan efek jera. “Saya kira
harga pangan, saat ini Pembentukan Satgas Pangan semua pihak harus mengapresiasi
pemerintah menggandeng oleh pemerintah tersebut mendapat kehadiran satgas ini karena sudah
Polri dalam membentuk apresiasi dari Anggota Komisi IV DPR terbukti kinerja yang dilakukan dalam
Satgas Pangan yang RI Rahmad Handoyo. Menurutnya memberantas para spekulan,” ucap
bertujuan untuk menekan hal itu berguna untuk menghindari politisi F-PDIP itu.
potensi kenaikan harga adanya penimbunan bahan pangan Terkait masalah lonjakan harga
pangan, khususnya melalui dan memberantas mafia yang selama kebutuhan pokok yang selalu terjadi
celah yang bisa dimanfaatkan ini bermain dalam mengendalikan menjelang Ramadhan dan Hari raya
spekulan mulai dari petani kebutuhan bahan-bahan pokok. Idul Fitri, Rahmad menyatakan bahwa
bagaimanapun
“Karena
antisipasi kenaikan harga jelang Lebaran
sampai ke tangan konsumen.
memerangi mafia pangan yang telah sudah menjadi kerja rutin pemerintah.
sekian lama menguasai dan mengatur Oleh karena itu penangananya harus
alur distribusi pangan masih distribusi pangan harus di atasi dengan melalui solusi yang komperhensif,
Jterbuka menjadi jalan bagi spekulan mengedepankan penegakan hukum. mulai dari onfarm hingga off farm dari
untuk meraup keuntungan. Selama Disinilah pemerintah hadir untuk sisi pertanian.
para spekulan bebas berkeliaran, maka menunjukkan bahwa negara tidak “Penanganan juga harus dilakukan
harga pangan masih akan terancam, boleh kalah dari spekulan maupun antar lintas kementrian, khususnya
meskipun suplai pangan yang disediakan mafia pangan,” jelasnya. kementerian yang menangani teknis
pemerintah memadai untuk memenuhi Dengan adanya satgas ini dalam hal ini Kementerian Pertanian
kebutuhan masyarakat. Masalah rantai menunjukkan kewibawaan pemerintah, serta Kementerian Perdagangan di
distribusi, adanya pemain spekulan dan lanjutnya, sehingga penegakan bidang kebijakan. Kedua Kementerian
monopoli, persoalan itulah yang kerap hukum terlaksana dengan baik dan ini harus selaras dan tidak boleh jalan

12 | PARLEMENTARIA n Edisi : 149 TH. XLVII 2017