Page 13 - MAJALAH 149

dengan Undang-Undang Pangan no.18
“Saya kira semua tahun 2012.
“Ketika pemerintah membuka
pihak harus
kran impor, kami mendorong
mengapresiasi agar mendapatkan terlebih dahulu
kehadiran rekomendasi dari kementerian teknis.
Dalam hal ini Kementerian Pertanian,
satgas ini karena
sebagai institusi yang paling tahu
sudah terbukti dan memahami kondisi pertanian.

kinerja yang Kementerian pertanian lah yang tahu
kapan masa panen dan kapan masa
dilakukan dalam
paceklik. Tanpa rekomendasi justru
memberantas akan merugikan ketahanan pangan
para spekulan” dan berujung kepada kerugian petani.
Bagaimana tidak, ketika masa panen
raya berlangsung tetapi dibuka pula
kran impor, tentu petani akan merugi,”
papar Rahmad.
Ia menekankan bahwa dalam
sendiri-sendiri,” tegasnya. masalah rutinitas kenaikan harga,
Berangkat dari stok pangan pemerintah harus bersikap tegas dalam
yang ada, tambah Rahmad, sejauh penegakan hukum. Pemburu rente
ini memang dimungkinkan untuk harus di buru, penimbun barang harus
membuka kran impor guna memenuhi di tangkap, dan di hukum sehingga
kebutuhan pangan untuk jangka menimbulkan efek jera. n (dep)
pendek. Dengan catatan kalau
memang stok dalam negeri kurang Foto: Jayadi/iw
atau tidak memenuhi kebutuhan sesuai
Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo

Sumber : dari berbagai sumber
Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 13