Page 55 - MAJALAH 161

SOROTAN

“Untuk menangani
korban travel umrah
bermasalah, maka
Kemenag bisa
memerintahkan
travel untuk
memberangkatkan
jemaah yang sudah
terdaftar dan telah
melunasi biayanya.
Pembelaan kepada
rakyat itu dalam
posisi pengakuan,
perlindungan, jaminan
dan kepastian hukum.
Dan intinya semangat
solutif,” FOTO : AZKA/IW

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor menyelesaikan urusan jemaah yang beroperasi. “Seharusnya yang dicabut
8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan sudah terdaftar dan membayar biaya itu izin menerima jemaah umrah baru.
Umrah tersebut belum diatur tentang umrahnya, paling tidak ada masa Kemenag seharusnya memerintahkan
masa transisi bagi perusahaan atau tertentu, sambung politisi Fraksi PAN itu. travel-travel bermasalah tersebut
travel umrah yang dicabut izinnya, yang “Revisi Peraturan Menteri Agama untuk memberangkatkan jemaah
mengakibatkan terlantarnya calon dimaksudkan untuk menampung yang ada. Kalau dicabut begini, lalu
jemaah umrah. aspirasi yang berkembang seperti mereka jadi punya alasan untuk tidak
Kebijakan moratorium izin baru sekarang ini. Jangan sampai hanya bertanggungjawab,” tandasnya.
Penyelenggara Perjalanan Ibadah ada 2-3 perusahaan travel yang Menurut Hamka, keputusan
Umrah (PPIU) dinilai belum menjadi bermasalah, kemudian menimbulkan Kemenag tersebut bisa direvisi dan
solusi terbaik dalam membenahi PPIU ketidakpercayaan publik kepada diberi masa transisi, sehingga jemaah
nakal, malah sebaliknya akan mematikan perusahaan yang bagus,” tambahnya. umrah yang telah membayar tidak
bisnis umrah Biro Perjalanan Wisata yang Ali menyampaikan bahwa menjadi korban. “Kalau (jemaah) tidak
telah mendapatkan mandat masyarakat. penanganan hukum secara berangkat, berarti kerugiannya menjadi
Moratorium akan berdampak besar bagi komprehensif oleh Kemenag semestinya dua kali, pertama tidak jadi umrah dan
masyarakat yang tidak jadi berangkat dilakukan dengan cara tidak langsung kedua uangnya hilang,” jelasnya.
umrah. mencabut izin perusahaan atau travel Sepakat dengan pernyataan kedua
Menanggapi hal tersebut, Ketua umrah, tetapi cukup mencabut izin rekannya, Anggota Komisi VIII DPR RI
Komisi VIII DPR RI Ali Taher menyatakan penerimaan jemaah baru. Iqbal Romzi juga menegaskan bahwa
bahwa penyelenggaraan umrah harus “Untuk menangani korban travel pencabutan izin bukanlah solusi yang
ditempatkan pada ibadah yang suci, umrah bermasalah, maka Kemenag tepat. “Selamatkan jemaah. Selesaikan
sedangkan peristiwa sosial yang terjadi bisa memerintahkan travel untuk yang ada dulu, jangan menerima jamaah
di masyarakat sebagai bagian dinamika. memberangkatkan jemaah yang sudah baru,” ujar Iqbal.
Oleh karenanya harus dicarikan solusi terdaftar dan telah melunasi biayanya. Dalam kesempatan berbeda,
terbaik bagi travel pra PPIU itu, supaya di Pembelaan kepada rakyat itu dalam Anggota Komisi VIII DPR RI juga
kemudian hari tidak ada masalah. Meski posisi pengakuan, perlindungan, jaminan mendesak pemerintah untuk segera
demikian, travel pra PPIU harus segera dan kepastian hukum. Dan intinya membentuk Satuan Tugas (Satgas)
menyelesaikan aspek legalitasnya semangat solutif,” tegas Ali. Umrah, guna menyelesaikan korban
sehingga tidak menimbulkan persoalan- Sementara itu, Anggota Komisi travel umrah bermasalah. Pembentukan
persoalan baru. VIII DPR RI Hamka Haq menyesalkan satgas tersebut dengan melibatkan
Komisi VIII juga, meminta Kemenag dikeluarkannya keputusan Kemenag PPATK, Bareskrim Polri dan OJK.
agar ada transisi antara PMA, jangan yang telah mencabut izin Abu Uang jemaah harus dibantu agar bisa
langsung di cut-off, sehingga bisa Tours, sehingga travel itu tidak bisa dikembalikan. AS/SC

161 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 55