Page 53 - MAJALAH 161

SOROTAN

SUMBER : WWW.PELAJARAN.CO.ID

membelanjakan APBN nya dengan lebih dalam rencana kerja pemeriksaan pemerintah. Penelaahan hasil audit BPK
baik. Tentu hulunya adalah perencanaan tahunan, hambatan pemeriksaan dan diperlukan sebagai pertimbangan DPR
yang lebih baik, bukan sekedar copy kualitas laporan. dalam menyetujui usulan anggaran
paste. Namun sesuai dengan target Pada waktu sebelum dihapuskan pemerintah. Selain itu, kuatnya
tujuannya,” imbuhnya. keberadaannya ditahun 2014, setiap pengawasan oleh parlemen juga akan
Utut berharap, dalam setiap tahun BAKN mengeluarkan laporan mendukung agenda pemberantasan
pertumbuhan ekonomi yang terjadi sedikitnya 2 kali yang digunakan 11 korupsi.
nantinya akan berbanding lurus dengan komisi untuk melakukan rapat kerja- Dalam era reformasi sekarang ini
job yang tersedia. “Kalau pemerintah rapat kerja di bidang pengawasan memang sangat diperlukan transparansi
bilang (pertumbuhan ekonomi) anggaran. Terbentuknya pokja-pokja dan akuntabilitas pemerintah.
sebesar 5,3 persen ke angka 5,7 persen pengawasan dibeberapa komisi Akuntabilitas sangat diperlukan
pertumbuhan, maka idealnya setiap 1 sebagai tindak lanjut dari laporan dimana masyarakat dapat memperoleh
persen pertumbuhan itu diharapkan bisa BAKN merupakan dampak internal gambaran secara jelas dan transparan
menyerap 500 ribu tenaga kerja. yang dihasilkan BAKN. Dalam setiap dari setiap program pemerintah.
Jadi kalau pertumbuhan rapat kerja pengawasan seringkali Perbaikan transparansi dan akuntabilitas
ekonominya 5 persen, maka tenaga menggunakan bahan BAKN dengan keuangan negara merupakan bagian
kerja yang mampu diserap dapat kementerian-kementerian terkait. Hal terpenting dari penegakan tata
mencapai 2,5 juta tenaga kerja. tersebut menjadi suatu tradisi baru di kelola pemerintahan yang baik (good
Penyerapan tenaga kerja sebesar 2,5 DPR kala itu. governance).
juta disektor formal maupun informal Sebagai dampak eksternal dari Kewenangan DPR RI untuk
itu sudah dahsyat. Jadi kita tidak perlu terbentuknya BAKN pada masa lalu melakukan pengawasan terhadap
bicara generatio, tetapi inilah yang yaitu BAKN sempat menjadi perhatian akuntabilitas keuangan negara melalui
dibutuhkan,” ungkapnya. Global Organization of Parliamentarians APBN merupakan konsekuensi logis
Seperti diketahui, dalam Undang- for Anti Corruption (GOPAC) di Brussel dari diberikannya otorisasi parlementer
Undang MD3 sendiri disebutkan tahun 2012. Bahkan dikabarkan, seorang kepada pemerintah. Oleh karena
mengenai beberapa tugas dari BAKN, ekonom asal Italia bernama Ricardo itu, BAKN melalui Pimpinan DPR RI
yakni melakukan penelaahan terhadap Pelizzo yang pernah meneliti supporting menyampaikan rekomendasi agar
temuan hasil BPK yang disampaikan system DPR dan DPD, menjadikan BAKN pemerintah melakukan sinkronisasi
kepada DPR dan menindaklanjuti hasil sebagai terobosan parlemen dalam peraturan perundang-undangan
temuan itu kepada komisi terkait. memerangi korupsi. yang terkait dengan pengelolaan
Kemudian BAKN bertugas untuk Dengan diaktifkannya kembali keuangan negara, dan dalam rangka
menindaklanjuti hasil pembahasan di BAKN) tersebut, maka pengawasan DPR meningkatkan transparansi dan
komisi terhadap temuan pemeriksaan akan menjadi semakin kuat terhadap akuntabilitas keuangan negara, serta
BPK atas permintaan komisi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan mencegah terjadinya penyimpangan
memberikan masukan kepada BPK dan Belanja Negara (APBN) oleh keuangan negara. DEP/SF

161 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 53