Page 52 - MAJALAH 161

SOROTAN

Aktifkan BAKN Demi

Tingkatkan Pengawasan

Penggunaan Anggaran Negara

Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara (BAKN)
merupakan salah satu Alat
Kelengkapan Dewan (AKD)
di DPR RI yang sebelumnya
pernah eksis. Tetapi
kemudian dihapuskan dari
AKD pada tahun 2014. Saat
ini, BAKN kembali dibentuk
seiring amanat Undang-
Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua Atas UU Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU
MD3). Pembentukan BAKN
telah disetujui dalam
Rapat Paripurna DPR pada FOTO : ANDRI/IW
tanggal 20 Maret 2018.
Wakil Ketua DPR Utut Adianto

truktur Keanggotaan mengatakan bahwa badan ini sempat sempat mengatakan kepada media
BAKN DPR terdiri dari lama hilang, tetapi sekarang dihidupkan bahwa penugasan dirinya adalah untuk
tiga pimpinan dan tujuh kembali. “Dengan dibentuknya kembali menguatkan bidang yang dirasa masih
anggota. Adapun nama dari BAKN dapat memperkuat pengawasan belum optimal.
Skesepuluh anggota BAKN dan penilaian terhadap penggunaan “Penugasan saya untuk memperkuat
yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna anggaran negara,” ucap politisi yang bidang yang keberadaannya dirasa
DPR adalah Andreas Eddy Susetyo akrab disapa Bamsoet itu. belum optimal. BAKN di periode lalu
(F-PDI Perjuangan), Andi Achmad Dara Bamsoet juga menjelaskan, pernah ada, tetapi pada sekitar tahun
(F-Golkar), Willgo Zainar (F-Gerindra), pada tahun 2014 lalu BAKN pernah ke tiga atau ke empat, keberadaannya
Amin Santono (F-Demokrat), Ahmad dihapuskan dari Alat Kelengkapan dirasakan sudah tidak terlalu penting,
Najib Qodratullah (F-PAN), Fathan Dewan. Pembubaran tersebut dilakukan hingga akhirnya dilikuidasi,” jelas Utut.
(F-PKB), Junaidi Auly (F-PKS), Arsul Sani lantaran BAKN tidak bekerja optimal Kalau dilihat sekarang, lanjutnya,
(F-PPP), Achmad Hatari (F-NasDem), dan dalam mengawasi keuangan negara. maka keberadaan BAKN ini diharapkan
Dadang Rusdiana (F-Hanura). Namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun bisa menjadi bagian dari pengawasan
AKD yang berada dibawah bidang 2018 tentang MD3 mengamanatkan agar yang bisa memperkuat kinerja
pengurusan Wakil Ketua DPR RI Utut BAKN DPR dihidupkan kembali. “BAKN pemerintah. Dengan diaktifkannya
Adianto itu akan bertugas untuk akan menjadikan BPK sebagai mitra kembali BAKN diharapkan dapat
menindaklanjuti hasil pembahasan di penting dalam mendorong akuntabilitas membuat pengawasan DPR menjadi
komisi terhadap temuan pemeriksaan keuangan negara,” terangnya. lebih baik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI “Kalau pengawasan DPR lebih
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Bidang BAKN dan BURT Utut Adianto baik, maka pemerintah juga akan

52 PARLEMENTARIA 161 XLVIII 2018