Page 50 - MAJALAH 108

LEGISLASI

5 RUU tentang Konvensi Rotterdam Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
(Prosedur Persetujuan Atas Dasar 12-4-2013.
Informasi Awal Untuk Bahan Kimia
dan Pestisida Berbahaya Tertentu
Dalam Perdagangan Internasional).
(Kumulatif Terbuka)

6 RUU tentang Pengesahan Protokol Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
Nagoya (Akses pada Sumber 12-4-2013.
Daya Genetik dan Pembagian
Keuntungan Yang Adil dan
Seimbang Yang Timbul Dari
Pemanfaatan Atas Konvensi
Keanekaragaman Hayati).
(Kumulatif Terbuka)
7 RUU tentang Pembentukan DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
Kabupaten Musi Rawas Utara di 11-6-2013.
Provinsi Sumatera Selatan.
(Kumulatif Terbuka)
8 RUU tentang Perubahan atas UU Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
Nomor 19 Tahun 2012 tentang 17-6-2013.
APBN Tahun 2013. (Kumulatif
Terbuka)
9 RUU tentang Organisasi DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
Kemasyarakatan. 2-7-2013.
10 RUU tentang Pemberantasan DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
Perusakan Hutan. 9-7-2013.
(Judul dalam Prolegnas: RUU
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pembalakan Liar).
11 RUU tentang Keantariksaan. Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
9-7-2013.
12 RUU tentang Perlindungan dan DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
Pemberdayaan Petani. 9-7-2013.
13 RUU tentang Pendidikan DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
Kedokteran. 11-7-2013.
14 RUU tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
dan Pelaksanaan APBN Tahun 3-9-2013.
Anggaran 2012. (Kumulatif
Terbuka)
15 RUU tentang APBN Tahun 2014. Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna DPR RI tgl
(Kumulatif Terbuka) 25-10-2013.
16 RUU tentang Perubahan atas Pemerintah Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI
Undang-Undang Nomor 23 tgl 26-11-2013
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.
JAKARTA, 25 OKTOBER 2013
PIMPINAN BALEG DPR RI.
KETUA,
ttd

IGNATIUS MULYONO
A-495

50 PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013