Page 45 - MAJALAH 108

Di tahun politik dan di sisa waktu selalu menargetkan RUU Prioritas dewan tahun 2013 belum maksimal.
Periode Anggota DPR RI 2009-2014, setiap tahun begitu tinggi namun Tapi itulah capaian yang ada.
Dimyati menegaskan kinerja Dewan pencapaiannya rendah. Mudah-mudahan di 2014 ini bisa
harus lebih dimaksimalkan. “Karena kejar target. Supaya lebih banyak
di tahun politik seperti sekarang Ditegaskan Dimyati, target me- lagi produk yang diselesaikan,
banyak hambatan-hambatan mang harus lebih besar. Jika tar- karena masyarakat menunggu tapi
tertunda yang disebabkan karena getnya pesimis malah bahaya. “Kita tentunya yang berkualitas bukan
banyak Anggota Dewan lebih harus tetap optimistis. Pencapaian- yang asal jadi.

banyak ke Daerah Pemilihannya pencapaiannya tinggal dikejar. Tidak
untuk kepentingan politik ke depan. bisa serta merta target banyak ha- “Kalau asal jadi bisa di uji materi,
Jadi sepertinya tugas kenegaraan rus selesai semua, tidak seperti itu,” di judicial review di MK. UU yang
terlupakan,” papar Dimyati. tegasnya. dihasilkan harus harmonis, bulat,
dan mantap, juga harus konstitu-
Ketika ditanya, mengapa Dewan Menurutnya, kinerja legislasi sional,” imbuhnya. (sc) Foto: wy/Parle.

DPR PERLU PROSES LEGISLASI YANG

FOKUS DAN SELEKTIF DALAM SEDIKIT
WAKTU YANG TERSISA

Oleh: Ronald Rofiandri
Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)

Masa bakti anggota DPR periode 2009-2014 tersisa dengan kepentingan partai politik dalam kelembagaan
kurang dari satu tahun. Banyak Anggota DPR juga DPR. Salah satunya adalah materi pembahasan tentang
semakin sibuk dengan agenda persiapan Pemilu 2014. keberadaan fraksi di DPR. Ketentuan mengenai fraksi
Apalagi hampir seluruh anggota DPR sekarang kembali seharusnya menjadi salah satu sasaran revisi UU MD3,
mencalonkan diri. terutama mengenai dasar pembentukannya. Penen-
tuan mengenai syarat atau kriteria pembentukan dan
Dalam bidang legislasi, target Prolegnas RUU Prioritas peran fraksi harus diputuskan sebelum Pemilu 2014 di-
Tahun 2013 hampir pasti tidak bisa tercapai. Target 76 laksanakan. Hal ini penting untuk menjaga objektifitas
RUU dalam Prolegnas 2013 sangat jauh dari realisasi. dari para pembentuk undang-undang. Apabila keten-
Sampai penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013- tuan itu dibahas setelah diketahui hasil Pemilu 2014
2014, hanya ada 15 RUU yang sudah disahkan, yang dan juga jumlah kursi yang diperoleh, maka ada po-
terdiri dari 6 RUU non kumulatif terbuka dan 9 RUU ku- tensi subyektivitas dalam pembahasan dan mengarah
mulatif terbuka (APBN, pemekaran wilayah, dan penge- kepada bagi-bagi kekuasaan berdasarkan konfigurasi
sahan konvensi). Sedangkan masa sidang sekarang, DPR kekuatan partai politik di internal DPR. Oleh karena itu,
dan Pemerintah sedang membahas 33 RUU pada tahap pembahasan RUU MD3 harus dilakukan dengan disiplin
pembicaraan tingkat I. Dua diantaranya baru masuk se- dan fokus, serta menggunakan skala prioritas terhadap
bagai usul inisiatif DPR, yaitu RUU Kesehatan Jiwa dan materi muatan tertentu.
RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3). Sedangkan
27 RUU lainnya masih dalam tahap persiapan. PSHK memandang bahwa langkah yang paling tepat
untuk dilakukan oleh DPR sekarang adalah mempriori-
Melihat kondisi yang ada, mustahil DPR dan Peme- taskan RUU yang sudah masuk dalam tahap pembicara-
rintah mampu menyelesaikan target Prolegnas, apalagi an tingkat I dan menghentikan pembahasan RUU yang
dalam rentang waktu yang sangat singkat. Proyeksi ini masih dalam tahap persiapan.
bahkan disertai dengan kekhawatiran akan kualitas un-
dang-undang yang dihasilkan. Selain itu, DPR dan Pemerintah juga berkesempatan
untuk menarik RUU yang diprioritaskan dalam Proleg-
Pada bidang politik dan hukum, ada sejumlah RUU nas. Preseden penghentian pembahasan dalam tahap
dengan materi muatan yang cukup banyak dan kom- persiapan pernah terjadi pada RUU Pilpres dan RUU KPK,
pleks. RUU dimaksud adalah RUU MD3, RUU KUHP, RUU sedangkan yang ditarik dari Prolegnas juga sudah di-
KUHAP, dan RUU Pemilukada. lakukan terhadap RUU Percepatan Pembangunan Dae-
rah Tertinggal.
Khusus RUU MD3, sangat erat materi muatannya

PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013 45