Page 43 - MAJALAH 108
P. 43
LEGISLASI
Kinerja Dewan Harus
Lebih Maksimal
Di Bidang Legislasi (Perundang-undangan), Dewan sering mendapat kritik dari
masyarakat karena rendahnya produk Undang-Undang yang dihasilkan. Dan Dewan
sendiri memahami terhadap kritikan masyarakat ini.
Namun demikian, kata Marzuki
lagi, sebagaimana amanat konstitu-
si, mengharapkan DPR memberikan
yang terbaik dalam usaha menyele-
saikan berbagai hambatan tersebut.
Tahun 2013 ini, Dewan telah
menetapkan Program Legislasi Na-
sional RUU Prioritas 2013 berjum-
lah 75 (tujuh puluh lima) RUU dan
5 (lima) RUU Kumulatif Terbuka.
Dari jumlah tersebut, 16 RUU telah
disahkan menjadi UU.
Sampai dengan masa persidangan
III Tahun Sidang 2013-2014 ini, ada
36 (tiga puluh enam) RUU yang
sudah memasuki Pembicaraan
Tingkat I, 29 (dua puluh sembilan)
RUU diantaranya telah mengalami
perpanjangan waktu pembahasan.
Kesempatan perpanjangan waktu
diharapkan digunakan secara opti-
amun, menurut Ketua DPR mal oleh Pansus, Komisi dan Baleg
RI, Marzuki Alie dalam untuk dapat menuntaskannya, an-
Npidatonya pada Rapat Tahun 2013 tara lain RUU tentang Desa dan RUU
Paripurna Pembukaan Masa Sidang ini, Dewan telah tentang Perubahan UU Nomor 30
II Tahun Sidang 2013-2014, 18 menetapkan Program Tahun 2004 tentang Jabatan No-
Nopember 2013 lalu, masyarakat taris.
juga perlu memahami bahwa fungsi Legislasi Nasional RUU
perundang-undangan dilaksanakan Prioritas 2013 berjumlah Disamping 36 (tiga puluh enam)
oleh dua lembaga, yaitu DPR dan 75 (tujuh puluh lima) RUU tersebut, terdapat 65 (enam
Pemerintah. puluh lima) RUU Kumulatif Terbuka
RUU dan 5 (lima) RUU yaitu RUU tentang Pembentukan
Seringkali proses pembahasan Kumulatif Terbuka. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
suatu Rancangan Undang-Undang Dari jumlah tersebut, yang sedang ditangani oleh Komisi II.
(RUU) tidak berjalan mulus, karena
ketidaksepahaman atas materi- 16 RUU telah disahkan RUU Kumulatif Terbuka lainnya
materi perundangan, baik antara menjadi UU. sebagai akibat putusan Mahkamah
DPR dengan Pemerintah maupun Konstitusi, yaitu RUU tentang Pe-
di internal Pemerintah, khususnya rubahan UU Nomor 27 Tahun 2007
untuk RUU yang berasal dari DPR. tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013 43
