Page 39 - MAJALAH 108
P. 39

PENGAWASAN

















             DPR RI sangat prihatin terhadap kasus

            penyadapan yang dilakukan oleh Negara
            Amerika Serikat dan Australia. Penyadapan

            ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di

            dalam memaknai kedaulatan Indonesia di

            hadapan pada Pemimpin dunia.


                            enurut Anggota  kung langkah
                            Komisi I DPR RI  Menteri Luar
                            Achmad Daeng  Negeri RI me-
                            S e r e  b ahw a  manggil Kuasa
              Mp e n y a d ap an  Usaha Ad Inter-
            yang dilakukan Australia terhadap  im Kedutaan
            Indonesia merupakan bentuk  Besar Amerika
            pelanggaran  kedaulatan Negara  Aserikat dan
            Kesatuan Republik Indonesia.      Duta Besar Australia sekaligus me-  Snowden sebenarnya adalah data
                                              minta penjelasan me ngenai isu pe-  NSA (National Security Agency)
                                              nyadapan ini.                     atau Badan Keamanan Nasional
                                                                                Amerika. Amerika Serikat, mengam-
                                                Sebagai negara yang berdaulat,  bil keuntungan dari penyadapan
                                              Indonesia sepatutnya tidak terje-  yang dilakukan melalui kedutaan
                                              bak dalam kerangka pikir pragmatis  besar Australia di beberapa negara
                                              demi kepentingan diplomasi sema-  termasuk di Indonesia.
                                              ta, melainkan harus melihat sebagai
                                              ujian kedaulatan bangsa Indonesia.  Pemerintah Indonesia melakukan
                                                                                penarikan Duta Besar RI di Canberra
                                                “Indonesia harus menuntaskan  dan penghentian tiga kerjasama
                                              persoalan ini secara tegas, misalnya  dengan Australia sebagai bentuk
                                              Kepala Negara minta penjelasan  protes atas penyadapan yang
                                              langsung kepada kedua kepala  dilakukan negeri yang berbatasan
                                              negara  tersebut  sekaligus  untuk  langsung dengan Indonesia.
                                              membangun kesepakatan baru
                                              secara bilateral serta komitmen     “ Seharusnya Presiden mengambil
              “Penyadapan yang  dilakukan  untuk menghentikan penyadapan  suatu langkah diplomatik yang lebih
            melalui kedutaan besarnya di  negara lain,” jelas Daeng Sere.       keras untuk mengatasi masalah
            Jakarta, merupakan persoalan serius                                 penyadapan.  Presiden tidak ambil
            dalam hubungan antar negara,”       Sejak Pemerintah Indonesia  langkah yang keras, tetapi justru
            kata Daeng Sere, Anggota Komisi I  memastikan Australia menyadap  memanggil pulang Dubes kita di
            yang membidangi Pertahanan, Luar  Presiden SBY, Ibu Negara Ani  Australia. Mestinya pemerintah,
            negeri  dan  Komunikasi,  kepada  Yudhoyono, Wapres Boediono dan  usir Dubes Australia pulang ke
            Parlementaria.                    pejabat tinggi lainnya, pusat protes  negaranya,” tandas Daeng Sere.
                                              ditujukan ke negara Australia.
              Politisi dari PPP Daeng Sere meng-                                  Penyadapan merupakan pelang-
            atakan bahwa Dewan mendu-           Data yang dibocorkan oleh  garan. Sebuah negara, kata Daeng,


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 108 TH. XLIII, 2013  39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44