Page 41 - MAJALAH 108

PENGAWASAN

Pemerintah Belum Mampu Sajikan
Data Kependudukan

Yang Valid

ra, Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependuduk-
an (SIAK) sebagai basis data kepen-
dudukan.

Sementara itu menurut Anggota
Komisi II dari F-PKS Gamari Sutrisno
dengan adanya 2 sistem penghi-
tungan akan menghasilkan hasil
berbeda, “Adminduk menggunakan
sistem SIAK, sementara KPU meng-
gunakan SIDALIH. Kedua IT ini ber-
beda sistemnya, karena berbeda
maka tentu saja hasil penghitungan
DPT nya juga berbeda,” katanya.
Pemilu Legislatif 9 April dan Padahal pemerintah sudah meng-
Pemilu Presiden 9 Juli 2014 habiskan anggaran negara sekitar
Rp 5 triliun lebih untuk proyek e-KTP
sudah semakin dekat. Namun yang diyakini akan menyelesaikan
tahapan-tahapan persiapan yang problem utama kisruh DPT seperti
dilakukan Komisi Pemilihan yang terjadi pada Pemilu 2009 lalu.
Tapi megaproyek e-KTP itu sendiri
Umum (KPU) dianggap masih tak luput dari masalah.
meragukan. Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul
Umam Wiranu mengatakan, meski
bangsa ini sudah 58 tahun merdeka,
Yang paling disorot adalah tahap namun dalam urusan melakukan
pemutakhiran data pemilih, sebab pendataan penduduk yang valid,
tahapan ini merupakan tahapan negara ini masih belum mampu.
penting dalam proses penyelengga-
ran pemilu itu sendiri. Meski sudah “Namun kita harus memaklumi,
diumumkan, sejumlah kalangan di China saja membangun sistem e- Ia menambahkan, permasalahan
DPR dan partai politik meminta KPU KTP itu perlu waktu 20 tahun, sam- ini sebetulnya tidak akan terjadi ka-
memvalidasi kembali Daftar Pemilih pai seluruh warganya terdata, by lau KPU mengacu Data Penduduk
Tetap (DPT), karena berbagai ma- address, by name dan menjadi data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang
salah klasik yang belum beres. Teru- akurat. Kalau kita kan baru mulai ta- di miliki oleh Dirjen Adminduk,
tama soal akurasi data pemilih. hun 2011 atau tepatnya 2010 pro- “Seharusnya dari awal KPU meng-
gram e-KTP,” ujarnya. gunakan referensi utama DPT itu
Alasannya, sejumlah pihak mene- mengacu pada DP4 dari Adminduk,
mukan banyak kasus soal pemilih Kesimpangsiuran data pemilih ti- nah karena KPU menggunakan data
ganda, penduduk yang belum di- dak terlepas dari belum sinkronnya sendiri dan IT yang di pakai juga ber-
daftar, nama-nama fiktif, data-data data dari Komisi Pemilihan Umum beda dengan IT yang dipakai Admin-
lama yang belum diperbarui, dan (KPU) dengan data Kementerian duk, maka terjadilah masalah DPT
masih banyak soal dalam daftar pe- Dalam Negeri. KPU sebagai pe- ini,” jelasnya
milih sementara yang diumumkan nyelenggara memanfaatkan aplikasi
KPU. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDA- Pemutakhiran data pemilih harus
LIH) dalam pemilu 2014. Sementa- dilakukan dengan cara sinkronisasi

PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013 41