Page 46 - MAJALAH 108
P. 46

LEGISLASI




                         PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

                    RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013
                                               25 OKTOBER 2013


          I.  RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

                                              PENYIAPAN
          NO      JUDUL RUU                                     KETERANGAN
                                              RUU DAN NA
          1       RUU tentang Komponen Cadangan   Pemerintah    RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I (penugasan
                  Pertahanan Negara.                            Bamus tgl 14 Feb 2010, Rapat Konsultasi Pengganti
                                                                Bamus tgl 26 Okt 2011 menyetujui pembahasan RUU
                                                                dipending)
          2       RUU tentang Aparatur Sipil Negara.   DPR      RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II (8 MP)
          3       RUU tentang Pemilihan Kepala   Pemerintah     RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II (6 MP)
                  Daerah.
          4       RUU tentang Mahkamah Agung.   DPR             RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III (4 MP)
          5       RUU tentang Perubahan atas   DPR              RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III (4 MP)
                  Undang-Undang Nomor I6 Tahun
                  2004 tentang Kejaksaan Republik
                  Indonesia.
          6       RUU tentang Jalan.          DPR               RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi V (4 MP)
          7       RUU tentang Perdagangan     Pemerintah        RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI (1 MP)
          8       RUU tentang Perindustrian.    Pemerintah      RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI (1 MP)
          9       RUU tentang Jaminan Produk Halal.   DPR       RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VIII  (5 MP)
          10      RUU tentang Tenaga Kesehatan.   Pemerintah    RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX
                                                                (3 MP)
          11      RUU tentang Pengurusan Piutang   Pemerintah   RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI (8 MP)
                  Negara dan Daerah.
          12      RUU tentang Jaring Pengaman   Pemerintah      RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
                  Sistem Keuangan.
          13      RUU tentang Usaha Perasuransian.   Pemerintah  RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI (4 MP)
          14      RUU tentang Percepatan      DPR               RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Baleg (6 MP/ditarik
                  Pembangunan Daerah Tertinggal.                dalam tahap pembicaraan Tk. I)
          15      RUU tentang Keamanan Nasional.   Pemerintah   RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (penugasan
                                                                Bamus tgl 13 Juni 2012, Bamus tgl 9 Feb 2012 pembahasan
                                                                dialihkan ke Pansus, tgl 11 April 2012 RUU dikembalikan ke
                                                                Pemerintah, tgl 9 Mei 2012 Presiden menyampaikan RUU
                                                                kembali ke DPR, MP.I 2012-2013 Raker)/pembahasan sdh 3
                                                                MP.
          16      RUU tentang Perubahan atas   DPR              RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (5 MP)
                  Undang-Undang Nomor 30 Tahun
                  2004 tentang Jabatan Notaris.
          17      RUU tentang Pengawasan Sediaan   DPR          RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus. (3 MP)
                  Farmasi, Alat Kesehatan, dan
                  Perbekalan Kesehatan Rumah
                  Tangga.
          18      RUU tentang Percepatan Pembangu-  DPR         RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus . (5 MP)
                  nan Daerah Kepulauan.
                  (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang
                  Perlakuan Khusus Daerah Kepu-
                  lauan).


          46 PARLEMENTARIA  EDISI 108 TH. XLIII, 2013
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51