Page 44 - MAJALAH 108
P. 44
LEGISLASI
penentuan alat kelengkapan Dewan sendiri begitu sangat kuat, teruta-
yang menanganinya. Pembahasan ma saat membahas RUU Pilpres. Ke-
Perppu tersebut diharapkan selesai pentingan politik mewarnai dalam
dalam Masa Sidang II ini. setiap pembahasan. Selama ini, kata
Dimyati, kemacetan itu terjadi pada
Sesuai dengan ketentuan UUD pembahasan, bukan pada ranca-
Negara Republik Indonesia Tahun ngannya.
1945, kewenangan Dewan ter-
hadap Perppu adalah memberikan Politisi Partai Persatuan Pem ba ng-
persetujuan atau tidak memberikan un an ini berharap, RUU yang ada
persetujuan, tanpa melakukan pe- segera diselesaikan pembahasan-
rubahan terhadap substansi Perpu nya. Kepentingan-kepentingan
yang telah ditetapkan oleh Presiden. institusi atau kelompok dikesam-
pingkan dulu. Kepentingan nasional
Menjelang akhir tahun 2013, harus diutamakan. Agar rakyat In-
dalam Masa Sidang II yang relatif donesia punya payung hukum yang
pendek, Dewan hanya memiliki 25 mengatur kehidupan rakyat dengan
(dua puluh lima) hari kerja sampai tertib dan adil.
dan Pulau-Pulau Kecil, dan RUU ten- dengan 20 Desember 2013. Dewan
tang Pengesahan Konvensi Interna- harus mengoptimalkan pelaksanaan Begitu banyak kepentingan politik
sional tentang Penanggulangan Tin- fungsi-fungsi dewan, utamanya mewarnai pembahasan RUU, kata
dakan Terorisme Nuklir. fungsi legislasi. Dimyati, mungkin pada awal me-
ngusulkan tidak terpikir kemungki-
Selain itu, ada 29 (dua puluh “Sedikitnya jumlah RUU yang nan-kemungkinan perubahan yang
sembilan) RUU yang sedang dalam telah disahkan Dewan, bukan ber- terjadi termasuk tidak terpikir im-
pro ses penyusunan dan perumus- arti RUU lainnya belum diapa- pact, outcome, dan benefit dari se-
an, dan beberapa RUU yang su- apakan. Belum selesai itu, artinya buah UU itu.
dah disampaikan kepada Presiden, masih dalam pembahasan di tingkat
menunggu penunjukkan menteri I atau di Tingkat II,” kata Wakil Ketua Seperti pada pembahasan RUU
yang akan menanganinya. Badan Legislasi DPR RI (Baleg), Ah- Pertembakauan terjadi tarik ulur.
mad Dimyati Natakusumah pada Orang Jateng setuju karena ada
Pada saat Masa Reses Masa Persi- parlementaria. petani tembakau, orang Jatim setuju
dangan I Tahun Sidang 2013-2014 karena ada petani tembakau. Tapi
kemarin, Pimpinan Dewan juga Alotnya pembahasan RUU di De- ada juga orang-orang yang tidak
telah menerima Peraturan Peme- wan, kata Dimyati, karena adanya setuju. Selesainya pembahasan RUU,
rintah Pengganti Undang-Undang tarik ulur kepentingan. Seperti pada juga tergantung dari kesepakatan.
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 ten- pembahasan RUU Parpol, RUU Pil-
tang Perubahan kedua atas Undang- pres, RUU KPK, RUU Pertembakauan. Keberadaan Tenaga Ahli di semua
Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten- Belum lagi, tarik ulur antara Peme- Alat Kelengkapan Dewan yang me-
tang Mahkamah Konstitusi. rintah dan DPR terkait substansi dan miliki kompetensi, dinilai cukup
pasal-pasal. “Banyak sekali hal-hal baik oleh Dimyati. Namun perlu di-
Perppu ini akan dibahas dalam lain, teknis dan non teknis,” ujarnya. tambah jumlahnya. Karena menu-
rapat Badan Musyawarah un- rutnya banyak sekali produk yang
tuk pengaturan penjadwalan dan Polemik yang terjadi di Baleg harus diselesaikan.
Sedikitnya jumlah
RUU yang telah
disahkan Dewan, bukan
berarti RUU lainnya
belum diapa-apakan.
Belum selesai itu,
artinya masih dalam
pembahasan di tingkat I
atau di Tingkat II”,
44 PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013
