Page 42 - MAJALAH 108

serta perbaikan struktur atas data unggulkan program masing-ma- menyusun daerah pemilihan DPR,
serta dilakukan integralisasi sistem sing untuk data pemilih. “Mendagri DPRD dan kabupaten/kota.
data kependudukan antara pusat, mengandalkan Siak dan KPU sangat
provinsi sampai dengan kabupaten mengandalkan Sidalih makanya DPT Saya kira data SIAK bisa diper-
dan kota. tidak pernah sinkron,” ujarnya. sandingkan dengan data SIDALIH
yang digunakan KPU, sampai
Jika KPU tidak ngotot meng- dengan tiga hari menjelang Pemilu
gunakan program unggulannya, 2014. Jadi masih sangat cukup
kata Muhammad, kerumitan ini waktu dan saya kira publik tidak
kemungkinan dapat diminimalisir. harus memvonis bahwa ini kisruh
“Dan mengelola data yang didapat DPT,” kata Khotibul Umam Wiranu.
dari Kemendagri, persoalan DPT ini
bisa diminimalisir,” ungkapnya. Begitu, ia juga mengakui lam-
bannya penyandingan dua sistem
“Dalam peraturan perundang-un- administrasi kependudukan antara
dangan, KPU hanya menerima data sistem SIAK dan SIDALIH yang ber-
dari Kemendagri. “Lalu, memuta- beda.
khirkan menjadi DPT, kan itu yang
diatur oleh UU, tetapi KPU menge- “Kalau kita lihat, sistem e-KTP ini
luarkan aturannya dengan mengu- kan dibangun dengan biaya Rp 5
sung Sidalih,” jelasnya. triliun lebih. Seharusnya dengan
sistem ini, semua departemen bisa
Lebih spesifik, Ketua DPR Marzuki menggunakan, termasuk penggu-
Untuk itu, ujarnya, dirinya me- Alie mengatakan ketidaksinkronan naan transaksi perbankan seperti
nyarankan, agar tim tekhnis KPU dan DPT yang terjadi karena KPU ternyata membayar pajak, listrik atau untuk
tim teknis Adminduk ini di integrasi- mengambil data DPT dari data DPT data BPS. Idealnya memang sistem
kan untuk melakukan pengecekan, Pemilukada dan data Pemilu sebelum- inilah yang dipakai untuk seluruh
“Kan masih ada waktu, karena nanti nya. Kemudian data itu oleh KPU dico- aktifitas resmi pemerintahan ter-
akan dimasukan kedalam Daftar Pe- cokkan langsung di lapangan. masuk didalamnya untuk mendata
milih Khusus, jadi yang belum ma- jumlah penduduk atau pemilih di
suk DPT bisa dimasukan kedalam Dari sini, jelas Marzuki, muncul Pemilu. Nah, masalahnya kan tiba-
Daftar Pemilih Khusus, dan ini ma- berbagai persoalan karena data tiba KPU nya bikin sistem sendiri un-
sih dimungkinkan untuk ditampung, KPU tidak sinkron dengan data tuk mendata pemilih,” jelasnya.
jadi Warga Negara yang belum ter- e-KTP dari Kemendagri. “Data e-KTP
catat dalam DPT itu bisa dimasukan itu sebetulnya sudah cukup valid Terlepas dari itu, politisi dari Partai
kedalam Daftar Pemilih Khusus, dan karena dengan e-KTP tidak mungkin Demokrat itu juga mengakui bahwa
jika selama ini dilakukan dengan satu orang yang sama bisa memiliki permasalahan DPT sangatlah dina-
benar saya kira tidak akan timbul dua NIK. Data itu kan termasuk data mis. Ia mencontohkan, misalnya
masalah,” tegasnya. sidik jari dan retina mata, sehingga hari ini ada orang meninggal dunia,
tidak mungkin orang bisa memiliki maka orang yang meninggal dunia
Ia menegaskan, seharusnya ke- NIK lebih dari satu. Kalaupun ada yang usianya di atas 17 tahun itu,
senjangan data dan perbedaan upaya membuat dua NIK, dengan akan menyebabkan jumlah DPT
verifikasi dalam pemuktahiran yang menggunakan nama lain atau berkurang. Tetapi, pada hari yang
bersumber dari Kemendagri kepada alamat lain, maka dengan data sidik sama, saat ada yang meninggal du-
KPU atau sebaliknya tidak akan ter- jari dan retina tidak mungkin bisa nia, ada anak yang sudah genap 17
jadi dalam Pemilu 2014 seperti yang terjadi,” kata Marzuki di Gedung tahun sehingga dia berhak memiliki
terjadi pada Pilkada di berbagai dae- DPR, Jakarta. hak pilih.
rah,” ujarnya.
Meski begitu, tugas Kemendagri “Disinilah kedinamisannya, karena
Hal ini juga diamini oleh Ketua bukanlah penyelenggara Pemilu, dimana pun diseluruh dunia ini,
Bawaslu, Muhammad. Pihaknya tetapi lebih pada mensupport tidak ada negara yang memiliki
mengungkapkan sebenarnya yang sistem kepemiluan. Sebab, Un- daftar pemilih tetap yang akurat,
menjadi akar persoalan kisruh DPT dang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahkan di negara maju saja yang
pada pemilu 2014 karena KPU dan mengamanatkan pemerintah dan tingkat akurasinya sudah baik, saya
Kemendagri tidak duduk bersama pemda menyediakan data kepen- kira tidak akan bisa selalu pasti
dalam menyusun DPT. dudukan dalam bentuk daftar agre- namun memang selalu dinamis,”
gat kependudukan dan data WNI ujarnya.(nt) Foto: Rizka/Parle.
Menurut dia, kedua lembaga yang bertempat tinggal di luar ne-
tersebut, terlihat saling meng- geri sebagai bahan bagi KPU untuk

42 PARLEMENTARIA EDISI 108 TH. XLIII, 2013