Page 65 - MAJALAH 108
P. 65

Komisi VII DPR
                Soroti Illegal Tapping



                dan Infrastruktur Gas








            Pada masa reses kali ini, Komisi VII DPR            “Ini mengapa masih kerap terjadi pencurian minyak dan
                                                              bagaimana penanganannya,” tanya Gusti Iskandar Sukma
            menerjunkan dua tim kunjungan kerja yaitu         Alamsjah dari Partai Golkar.

            ke Provinsi Sumsel dan DKI Jakarta.  Pada           Menurutnya, terkesan adanya pembiaran oleh aparat
            kunjungan ke Sumsel, Palembang, Tim               setempat. Bakan dibeberapa daerah tidak terjadi kasus
                                                              separah ini. “Pencoleng tidak boleh dibiarkan yang utama
            menemukan bahwa maraknya illegal tapping          harus koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat,”
                                                              tegasnya.
            di daerah tersebut, sehingga Komisi VII DPR
                                                                Komisi VII DPR kritisi kinerja PLN Cabang Sumatera
            berencana memanggil Kepala SKK Migas              Selatan. Pasalnya masih maraknya pemadaman bergilir
                                                              di wilayah tersebut. Hal itu mengemuka saat Tim Kunker
            dan jajarannya untuk meminta penjelasannya        Komisi VII DPR mengadakan RDP dengan jajaran Direksi
                                                              PLN Cabang Sumsel, baru-baru ini.
            terkait illegal tapping di Sumsel yang diduga
                                                                “Ini ada keanehan padahal daya PLN Sumsel surplus
            merugikan negara hingga 3000 barel perhari        tapi mengapa masih banyak pemadaman,ini persoalan
                                                              utamanya transmisi,” ujar anggota DPR Asmin Amin dari
            atau setara 3 miliar perhari.                     FPKS.




                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 108 TH. XLIII, 2013  65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70