Page 18 - MAJALAH 79

alan krusial yang mendesak untuk petugas dilapangan. “Sampai seka- Konstitusi disatu sisi menjadi hal
dibenahi. rang Pilkada masih diwarnai ber- positif. Menurut Rahadi, dengan
Rahadi menegaskan bahwa bagai persoalan dan gejolak,” jelas adanya gugatan berarti dinamika
proses demokrasi langsung masih Rahadi. demokrasi di Indonesia telah berja-
banyak memerlukan perbaikan. lan dengan baik. Namun disisi lain,
“Terutama menyangkut masalah hal itu juga menunjukan ketidaksia-
DPT (Daftar Pemilih Tetap),” kata Diputuskan di Mahkamah Kon- pan penyelenggaraan Pilkada.
Rahadi. stitusi Banyaknya gugatan tentang
Persoalan DPT tidak hanya ter- Persoalan gugatan hasil Pilka- hasil Pilkada di Mahkamah Kon-
jadi saat Pemilu Presiden maupun da seakan menjadi hal lumrah stitusi menjadi sorotan tersendiri.
Pemilu Legislatif. DPT seakan men- saat ini. Banyak pasangan yang Gugatan hasil Pilkada di lembaga
jadi suatu momok bagi pesta de- merasa”dicurangi” kemudian me- itu sering terjadi karena ketidak-
mokrasi di negeri ini. DPT menjadi lakukan gugatan. Disatu sisi ini puasaan akan hasil pemilu terse-
sumber masalah yang harus segera merupakan cerminan demokrasi but. “Karena ketidakpuasan terha-
dicarikan solusinya. namun disisi lainnya menunjukan dap hasil Pilkada dan menganggap
Rahadi menyayangkan persoa- ketidaksiapan yang matang dalam Pilkada tidak dilaksanakan dengan
lan DPT terus menerus terulang penyelenggaran Pilkada. fair, itu merupakan celah,” kata
saat pelaksanaan pesta demokrasi Lebih jauh, Rahadi Zakaria Rahadi seraya menambahkan celah
di negeri ini. Ia menganjurkan su- yang duduk di Komisi II DPR yang itu sangat terbuka untuk melaku-
paya persiapan Pilkada dapat lebih membidangi pemerintahan dalam kan gugatan.
matang hingga tidak lagi ada per- negeri, menjelaskan salah satu Pesta demokrasi di Indonesia
soalan sperti kisruh DPT maupun persoalan Pilkada yang harus dise- mungkin menjadi salah satu pesta
gugatan hasil Pilkada di Mahkamah lesaikan melalui Mahkamah Konsti- demokrasi terbanyak dan terbesar
Konstitusi. tusi adalah Pilkada yang berlang- di dunia. Pemilihan langsung Presi-
Ia menjelaskan, dalam pelaksa- sung di Sumatera Utara. Delapan den/Wakil Presiden, Legislatif (Pu-
naan Pilkada, Fraksi PDI Perjuangan belas Pilkada di provinsi tersebut sat dan Daerah), Gubernur hingga
DPR RI sejak awal mengingatkan harus diselesaikan melalui MK. tingkat Kabupaten/Kota menjadi
tentang persoalan DPT, anggaran Ia menilai dengan banyaknya menjadi saluran bagi rakyat dalam
pelaksanaan Pilkada dan kesiapan gugatan Pilkada di Mahkamah berdemokrasi.
Banyaknya pemilihan umum
di Indonesia disatu sisi menjadi hal
positif terhadap perkembangan
kehidupan demokrasi. Di sisi lain,
dikuatirkan akan membuat rakyat
jenuh hingga mempengaruhi parti-
sipasi. Selain itu, dari sisi anggaran,
pemilu tentunya membutuhkan bi-
aya yang tidak sedikit.

Ketaatan Pada Peraturan
Pemilihan langsung kepala dae-
rah menjadi catatan tersendiri
dalam perkembangan kehidupan
demokrasi di negeri ini. Sejumlah
kekurangan dalam pelaksanaan
pesta demokrasi diharapkan dapat
diatasi secepatnya hingga tidak
ada lagi gugatan hasil Pilkada di
Mahkamah Konstitusi.
Perkembangan demokrasi ini
diharapkan dapat terus dijaga, se-
hingga pemilihan kepala daerah
baik ditingkat Provinsi maupun Ka-

1
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 1
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
|
Edisi 79

ARLEMENT
P