Page 19 - MAJALAH 79

PENGAWASAN

bupaten/Kota dapat dilakukan me- naan Pilkada juga menjadi sorotan Administrasi Kependudukan di-
lalui pemilihan langsung. Gamari. Dalam berbagai pemilu di harapkan tidak ada lagi kisruh DPT
Pelaksanaan Pilkada juga men- negeri ini, DPT kerap kali menjadi dalam setiap kali pemilihan umum.
jadi sorotan Anggota Komisi II DPR persoalan yang selalu ada. Ia me- Tidak hanya persoalan DPT
Gamari Sutrisno (F-PKS). Ia meni- minta supaya DPT terus dibenahi. yang menjadi sorotan dalam pelak-
lai tidak semua penyelenggaraan “DPT masih harus tetap dibe- sanaan pemilu. Soal anggaran yang
Pilkada berjalan tidak baik. Ada nahi, karena DPT masih belum cukup besar dalam pelaksanaan
sejumlah Pilkada yang tidak beru- mengacu kepada data base kepen- pemilu seperti Pilkada juga men-
jung di Mahkamah Konstitusi. Ini
menunjukan ada sejumlah Pilkada
yang berjalan dengan baik dan me-
madai.
Menurut Gamari, penyeleng-
gara Pilkada harus mengacu ke-
pada aturan yang berlaku sehingga
penyelenggaraan pesta demokrasi
lokal itu dapat berjalan dengan
baik. “Kalau kemudian ada kasus-
kasus Pilkada itu karena mereka
(penyelenggara) tidak mematuhi
dan mentaati peraturan perunda-
ngan yang berlaku,” katanya.
Ketidaktaatan terhadap per-
tauran perundangan yang berlaku
menjadi salah satu penyebab uta-
ma banyaknya gugatan hasil Pilka-
da yang diajukan ke Mahkamah dudukan yang sekarang ini sedang jadi perhatian. Perlu pengkajian
Konstitusi. Gamari menegaskan digarap Kementerian Dalam Ne- bagaimana menggunakan angga-
bila penyelenggara taat pada pe- geri,” ujar Gamari. ran pemilu baik Pilpres, Pileg mau-
raturan perundangan yang berlaku Lebih jauh, ia menjelaskan bila pun Pilkada sehingga diharapkan
maka tidak akan ada persoalan data kependudukan telah dapat hasil pemilihan dapat lebih berbo-
pada penyelenggaraan Pilkada. ditata Kementerian Dalam Negeri bot.
Persoalan DPT dalam pelaksa- dalam hal ini Direktorat Jenderal “Ada kecenderungan penggu-
naan anggaran yang kurang efisien,
oleh karena itu sedang dirumuskan
penyempurnaan Undang-Undang
Penyelenggaraan Pemilu hingga
pada saatnya nanti pemilu bisa
diselenggarakan lebih berbobot
dan hemat anggaran,” kata Gamari
Sutrisno.
Pelaksanaan Pilkada diharap-
kan dapat terus disempurnakan,
sehingga akan terus memberi war-
na pada pertumbuhan demokrasi
yang terus berkembang di negeri
ini. Kekurangan yang masih ada
harus segera diperbaiki demi terca-
painya hasil pemilihan umum yang
berbobot dan diakui masyarakat.
Hingga pada saatnya apakah pilka-
da langsung ini perlu dievaluasi
atau tidak, semua tergantung pada
kehendak rakyat. (bs)foto:iw

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 79

ARLEMENT
P