Page 5 - MAJALAH 130

REVISI UNDANG-

UNDANG NO.6 TAHUN
2014 TENTANG DESA

Kami menyampaikan masukan ke-
pada Ketua Komisi III DPR RI perihal per-
mohonan revisi terhadap UU No. 6 tahun
2014 tentang Desa, karena UU tentang
Desa telah berlaku tidak adil terhadap
pemerintah desa, antara lain :
- Pada bulan Ramadhan seluruh PNS
menerima THR tetapi Pemerintah
Desa hanya menerima RIKSUS dari
Inspektorat Kabupaten Katingan
- Alokasi dana Desa Tahun 2014 FOTO: http://industri.bisnis.com
sebesar Rp. 56.100.000,- telah
digunakan untuk membiayai ke-
giatan reses Anggota DPRD Kab.
Katingan, namun pada kenyataan-
nya Pabrik Rotan di Desa Tumbang dalam rangka perbaikan dalam penera- Permasalahan terkait dengan per-
Hiran yang mengalami kerugian pannya. soalan pemerintahan desa yang menjadi
Rp. 500.000.000,- tidak mendapat Pengadu memohon agar Komisi III bidang tugas Komisi II DPR RI, kiranya
perhatian dari DPRD Kab. Katingan. DPR RI dapat memperhatikan dan mem- dapat diteruskan pula kepada Komisi II
Atas adanya ketidakadilan tersebut, pertimbangkan usulan tersebut sebagai DPR untuk ditindaklanjuti.
maka pengadu memohon agar UU No. 6 masukan dalam mengambil kebijakan Muhamad Paulinus Jahono
Tahun 2014 tentang Desa dapat direvisi, terkait UU tersebut. Katingan, Kalteng

PEMALSUAN DOKUMEN kepada Penyidik Mabes Polri, namun tanggal 23 Juli 2014 yang menyatakan
JUAL BELI KAPAL penyidik menyatakan tidak ada surat bahwa tidak ditemukan pelanggaran
ASING AMBASADOR VII rujukan apapun dari Baharkam kepada kode etik karena belum ada kepastian
mengenai siapa yang mempunyai ke-
Mabes Polri.
Berdasarkan surat rujukan tersebut, wenangan menangani perkara tersebut.
Kami mela[porkan tindak pidana pe- kemudian barang bukti dimusnahkan. Pihak Propam menyarankan agar penga-
malsuan dokumen tersebut kepada Po- Atas peristiwa pemusnahan barang buk- du membuat permohonan gelar perkara
lair Baharkam Polri pada tanggal 2 Mei ti tersebut pengadu kembali melapor- di Birowassidik Bareskrim Polri.
2013 No. LP/76/V/2013 dan hingga kini kan kepada Penyidik Polair Baharkam Selanjutnya pihak kami didampingi
penanganan atas kasus tersebut masih Polri dan menyatakan bahwa ”apabila di Pengacara, Sdr. Hendra Muchlis, SH
dalam tahap penyelidikan dan penyidi- kemudian hari ada tuntutan tentang ke- mengajukan surat No. 085/OPS/HHP/
kan. giatan pemusnahan barang bukti, maka VIII/14, tgl 13 Agustus 2014 mengenai
Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, akan ada yang bertanggungjawab”. permohonan gelar perkara, namun hing-
pihak Polair Baharkam Polri telah me- Selanjutnya kami kembali melapor kan ga saat ini permohonan tersebut belum
ngadakan gelar perkara dengan pihak- perkara tersebut kepada Divisi Provinsi mendapat tanggapan dari Birowassidik
pihak terkait tanpa memberitahukan dan Pengamanan Polri (Propam) atas Bareskrim Polri.
kami selaku pelapor perkara tersebut, dugaan pelanggaran kode etik profesi Kami memohon bantuan Komisi III
dengan hasil keputusan melepaskan ba- Polri yang dilakukan oleh Kombes Pol. DPR terkait penyelesaian masalah terse-
rang bukti (Kapal “Ambasador VII”) ber- Drs. Zainal Paliwang dalam menangani but sesuai dengan ketentuan hukum
dasarkan surat rujukan ke Mabes Polri perkara dugaan pemalsuan dokumen yang berlaku.
No. B/1461-b/IX/213/Ditpropam, tgl 24 jual beli kapal berbendera asing.
September 2013. Atas laporan tersebut, pihak Propam Ambri Simabur
Kemudian kami menanyakan perihal menanggapi laporan tersebut melalui Tanjung Butung, Kepulauan Riau
surat rujukan dari Mabes Polri tersebut surat No. B/1515/VII/2014/Ditpropam,

EDISI 130 TH. XLV, 2015 5