Page 7 - MAJALAH 130

ILUSTRASI: JONK

negara berkembang menjadi industri.
Jadi, pendapatan negara industri bisa
sampai 70 sampai 80 persen produk do­
mestik bruto,” jelas Nurdin.
Amir Uskara Anggota Komisi XI lain­
nya juga ikut mengomentari paket ke­
bijakan yang sudah dirilis ini. Menurut
Anggota F­PPP itu, paket ini merupakan
PAKET DEREGULASI DI jawaban pemerintah atas sebagian ke­

BIDANG INVESTASI SANGAT inginan para investor yang akan masuk
ke Indonesia. Ia mengingatkan, paket ke­
BAGUS. PERLU KOORDINASI bijakan ini harus segera ditindaklanjuti
YANG HARMONIS ANTARA oleh Pemerintah. Pasalnya, kebijakan ini
masih bersifat sentralistik. Sementara di
PUSAT DAN DAERAH UNTUK daerah, birokrasi dan regulasinya belum
ket kebijakan pemerintah itu. Paket ten­ MENYUKSESKAN PAKET ikut menyesuaikan.
tang KUR dan UMKM, misalnya, telah Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI
menunjukkan keberpihakan pemerin­ KEBIJAKAN TERSEBUT. Taufik Kurniawan merespon positif
tah pada usaha rakyat. Hanya saja Dodi paket kebijakan ini. Dengan paket ini,
mengkritik kebijakan pemerintah yang KOORDINASI ANTAR- pemerintah sebetulnya ingin mengatasi
tidak sinkron dengan politik anggaran. KEMENTERIAN JUGA berbagai permasalahan ekonomi yang
Terbukti, anggaran Kementerian Kope­ dihadapi bangsa. “Walaupun begitu kami
rasi dan UKM dipotong. Padahal, ke­ MENDESAK DILAKUKAN YANG memandang paket kebijakan ini belum
menterian itu menjadi ujung tombak un­ SELAMA INI DIRASA MASIH sepenuhnya mengatasi permasalahan
tuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. yang ada,” komentarnya kepada Par­
“Hasil dari Banggar kemarin ada KURANG. lementaria.
sekitar Rp 48 miliar yang masih ditunda. Penilaian berbeda disampaikan Wakil
Padahal itu untuk membina koperasi donesia bisa terwujud seperti tertuang Ketua DPR lainnya, Agus Hermanto.
dan UMKM. Saya kira harus dilakukan dalam paket kebijakan jilid II. Ditegaskannya, “Paket kebijakan ini ti­
simultan. Paket deregulasi ekonomi ini Nurdin Tampubolon Anggota Komisi dak bisa me­recovery ekonomi kita.
menyasar masyarakat pengguna lang­ XI DPR melihat, paket kebijakan ini harus Kalau bisa kita sampaikan bahwa paket
sung,” ungkap Dodi kepada Parlemen­ didukung oleh perencanaan dan sumber kebijakan ekonomi ini kurang cespleng,
taria di ruang kerjanya akhir Oktober daya manusia yang memadai pula. Tanpa karena paket ini lebih banyak mendomi­
lalu. itu, kebijakan menjadi sia­sia dan tum­ nasi untuk strata ekonomi menengah ke
Politisi Partai Golkar ini juga meni­ pang tindih. Politikus Partai Hanura itu atas.”
lai, paket deregulasi di bidang investasi berharap, paket kebijakan bisa mendo­ Beragam pandangan silih berganti
sangat bagus. Perlu koordinasi yang rong daya saing industri nasional yang mewarnai paket kebijakan ini. “Mazhab”
harmonis antara pusat dan daerah un­ kini dirasa masih lemah. politik tak dipungkiri ikut menciptakan
tuk menyukseskan paket kebijakan “Jika kita sudah mendorong daya sa­ warna warni pandangan di gedung par­
tersebut. Koordinasi antar­kementerian ing industri nasional, itu menjadikan lemen. Kritik keras, dukungan penuh,
juga mendesak dilakukan yang selama pertumbuhan industri semakin mening­ dan penilaian moderat atas paket kebi­
ini dirasa masih kurang. Bila paket ini kat. Artinya, pendapatan dari industri jakan ini menjadi keniscayaan di negara
dibarengi dengan koordinasi yang baik, itu bisa mencapai standar yang sesuai demokrasi. Kita tunggu saja efeknya be­
niscaya kemudahan berinvestasi di In­ dengan negara industri atau minimal berapa bulan ke depan. [PARLE]

EDISI 130 TH. XLV, 2015 7