Page 75 - MAJALAH 67

SOROTAN

HAK ANGKET BBM

BONGKAR MISTERI INDUSTRI MINYAK?

Belum lama ini, Paripurna DPR meloloskan Hak angket BBM yah harus dipanggil,” tegasnya.
yang bertujuan membongkar semua misteri yang ada di Banyaknya usulan adanya
industri minyak. Sebagian besar masyarakat Indonesiapun pemanggilan mantan pemimpin RI
berharap banyak Pansus ini dapat membongkar misteri dikhawatirkan memang adanya agenda
tersembunyi apalagi saat ini mendekati
seputar emas hitam ini. Namun tidak sedikit juga
pemilu 2009, baik Partai Demokrat, PDIP
masyarakat yang skeptis terhadap kinerja pansus Angket. menolak dipanggil para pemimpinnya
Apapun hasilnya kinerja DPR sedikitnya telah memberikan Kecuali PKB yang mempersilahkan
asa untuk masyarakat ditengah himpitan kebutuhan hidup memanggil Gus Dur.
yang semakin membumbung tinggi. Kita semua berharap Ini namanya politik, kata anggota DPR
Sutan Bhatoegana, segala sesuatunya
ini bukan hanya komoditas politik semata karena semakin
dapat berubah seketika, jadi sepanjang
dekatnya kita dengan Pemilu 2009 mendatang. panitia angket ini tujuannya baik dan sesuai
tatib. Demokrat akan dukung dalam
membongkar mafia perminyakan “Kita
ada Selasa, (24/6) lalu, Rapat penutupan sidang atau pembubaran persilahkan saja bongkar semua,” tegasnya
Paripurna telah DPR yang membentuknya (Pasal 28). Ia mengatakan, Demokrat akan terus
mengesahkan dan Seperti kita ketahui, persetujuan hak mengawal hak angket secara transparan
Pmenyetujui penggunaan hak angket sangat alot dan menegangkan, supaya rakyat mengetahui perjalanan
angket atau hak penyelidikan atas awalnya kekuatan pendukung dan angket ini. “Kita akan pagari hak angket
kebijakan pemerintah menaikkan harga penentang berimbang. Namun ketika BBM dan mengawalnya secara
Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat diadakan forum lobi oleh Ketua DPR transparan supaya rakyat mengetahui hasil
Paripurna berlangsung alot dan Agung Laksono Kemudian di lakukan pansus ini,” terangnya
menegangkan, dari 360 anggota Dewan Voting kondisinya kembali berbalik. Diluar Menurutnya, Pansus angket
yang hadir, sebanyak 233 mendukung hak perhitungan mayoritas FPKS mendukung bertujuan ingin mengetahui manajamen
angket, sedangkan 127 lainnya menolak hak angket sehingga akhirnya Pansus perminyakan di Indonesia, termasuk
dibentuknya Hak angket. Semua anggota terbentuk. Kondisi ini juga diwarnai oleh Undang-undangnya. “Untuk berantas
Fraksi Partai Golkar kecuali Yuddy ratusan pengunjuk rasa didepan gedung korupsi kapan lagi sekarang saatnya,” kata
Chrisnandi dan seluruh anggota Fraksi DPR yang mendukung segera Sutan
Partai Demokrat menolak usulan hak terbentuknya Pansus angket BBM. Sutan menambahkan, Hak angket
angket BBM. Saat RDPU dengan pakar minyak harus ada batasan waktu yang jelas, jika
Berdasarkan pemantauan Parle, baru-baru ini, Pansus hak angket tidak orang tidak akan tertarik lagi, apabila
pembentukan hak angket adalah yang menemukan bahwa banyak keanehan lewat 2009 semua orang akan memikirkan
kedua selama Periode 2004-2009, yang dalam kontrak penjualan gas LNG siapa presiden berikutnya dan calonnya.
pertama adalah hak angket terkait kasus Tangguh ke Fujian, China. Saat itu, kontrak “siapapun presidennya apabila angket
penjualan kapal tanker Pertamina tahun LNG Tangguh ditandatangani pada tidak selesai akan menjadi beban dia,
2005. Hak ini terkait pemerintahan tahun 2002, atau pada masa apabila tidak ada rekomendasi ini tidak
Megawati Soekarno Putri terutama terkait pemerintahan Megawati. Harga jual LNG akan menarik,” paparnya.
Mantan Menteri Negara BUMN Tangguh disepakati hanya 2,4 dolar per Sementara Anggota DPR dari Partai
Laksamana Sukardi. Laksamana sudah ton, sementara saat ini harga LNG dari Demokrat Agus Hermanto menjelaskan,
ditetapkan sebagai tersangka. Bontang untuk ekspor ke Jepang mencapai panitia angket sangat jauh dari
Penggunaan hak angket diatur dalam US$ 20 per ton seiring dengan lonjakan impeachment karena ada persyaratan
UU No 6 Tahun 1954. Kewenangan harga minyak dunia. khusus, impeachment akan dilakukan
Panitia Angket sangat besar bisa Ketua Fraksi FPD Syarif Hasan apabila Presiden betul-betul melanggar
memanggil siapa saja untuk diperiksa mengatakan, sebagai penanggung jawab undang-undang, kedua presiden
(Pasal 3) bisa menggunakan Kita Undang- akhir mantan Presiden Megawati melanggar norma-norma kehidupan.
Undang Hukum Pidana (Pasal 12). Soekarnoputri harus dipanggil oleh Panitia “Akan tetapi hak angket tidak
Pekerjaannyapun tidak tertunda Angket BBM. “Penanggung Jawab akhir menyinggung kearah situ, karena

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 75