Page 80 - MAJALAH 67

LIPUTAN KHUSUS

Ketua DPR Agung Laksono :

SIKAP KRITIS MASYARAKAT, PENDORONG

DPR SEMAKIN PROFESIONAL

Ketua DPR Agung Laksono memiliki aturan yang diharapkan dapat
mengatakan, banyaknya kritikan dipatuhi dan ditaati oleh seluruh
masyarakat terhadap DPR anggota Dewan. “Sehingga dengan
membuktikan masih cintanya demikian dapat dihindari atau
masyarakat terhadap para wakilnya diminimalisir kasus-kasus yang terjadi
dalam mengemban tugas dan fungsi selama ini, yang mencoreng lembaga
lembaga DPR. ini,” katanya.
“Sikap Kritis yang ditujukan Menyinggung kasus anggota
masyarakat akan sangat menentukan anggota dewan yang diperiksa KPK
bagi berlangsungnya proses terkait korupsi, Agung menjelaskan,
demokrasi yang elegan di DPR masih menunggu proses hukum
Indonesia,”terang yang sedang dilakukan KPK terhadap
Agung saat beberapa Anggota Dewan. “Biarlah
menyampaikan proses hukum itu tetap berjalan namun
Pidato rapat Dewan juga mengharapkan aparat
Paripurna penegak hukum yang menangani
menyambut HUT kasus-kasus tersebut dapat menjunjung
DPR RI, di Gedung tinggi asas presumption of innocent,”
Nusantara II, katanya.
Jum’at, (29/8). Ia menambahkan, Kita semua
Menurut berkeinginan agar kasus-kasus ini
Agung, kesadaran jangan sampai menyebabkan
akan sikap sikap terjadinya krisis legitimasi terhadap
kritis harus dapat lembaga DPR. “Pimpinan Dewan
menjadi berharap citra dan legitimasi Dewan
pendorong baik dapat tetap terjaga melalui optimalisasi
secara individual pelaksanaan tugas-tugas Dewan di
para anggota DPR tengah masa kampanye Pemilu 2009,”
maupun secara terangnya
kelembagaan Agung menghimbau agar
untuk semakin kampanye dilakukan secara
profesional dalam bermartabat tidak boleh diwarnai oleh
melaksanakan black campaign, harus mengedepankan
tugasnya. “Hal persatuan dan kesatuan dan tidak
tersebut termasuk menimbulkan konflik horizontal pada
menjaga etika tataran akar rumput. “Oleh karena itu,
sebagaimana diatur kita semua berharap Pemilu 2009 dapat
dalam Kode Etik melahirkan DPR yang dipercaya rakyat,
Dewan. Untuk itu Dewan memiliki greget dalam mengemban
telah membentuk Badan amanat konstitusional dan bersama-
Kehormatan yang memiliki tugas sama Presiden/Wakil Presiden terpilih
untuk menjaga citra dan martabat dapat membawa rakyat dan bangsa
Dewan dan para anggotanya,” Indonesia ke tingkat yang lebih
terangnya sejahtera, berkeadilan, yang senantiasa
Ia menerangkan, melalui Tata menjunjung tinggi HAM dan
Beracara Badan Kehormatan DPR RI sumpremasi hukum,” terangnya. (si/zf/
yang baru, maka lembaga ini telah ol)

80 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67