Page 82 - MAJALAH 67

PERNIK

Menyorot Keberadaan

Undang-Undang Nomor 22 Dalam Membantu
Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPD dan DPRD
dalam Pasal 1 ayat (1)
menyebutkan bahwa, peran penting dalam menegakkan Guna memenuhi kebutuhan itu,
asas kedaulatan rakyat. Implementasi berdasarkan program kegiatan dan
dalam rangka
peningkatan peran dan fungsi DPR anggaran tahun 2008, Sekretariat
meningkatkan kinerja
RI tersebut sangat dinantikan dalam Jenderal DPR RI merekrut 750 orang
lembaga dan membantu mengawal lembaga eksekutif serta Tenaga Ahli yang ditempatkan pada
pelaksanaan fungsi dan membuka harapan untuk mendorong masing-masing Anggota, Fraksi-fraksi,
tugas MPR, DPR, DPD dan dikeluarkannya kebijakan publik yang Alat Kelengkapan Dewan dan
demokratis, partisipasif dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
DPRD Propinsi, DPRD
mensejahterakan masyarakat luas. Perekrutan tenaga ahli ini
Kabupaten/Kota secara
Peran dan fungsi DPR yang maksimal diumumkan di Harian Media
professional dapat dapat diukur dari sejauh mana DPR Indonesia dari tanggal 11 sampai 15
diangkat sejumlah pakar/ RI telah dapat menjalankan tugas Februari 2008 dan di web site DPR
ahli sesuai kebutuhan. dan fungsinya. RI. Peserta yang mendaftar ulang
Untuk dapat memerankan fungsi berjumlah 1.073 orang, namun yang
konstitusionalnya agar sesuai dengan mengikuti test assessment sebanyak
tuntutan masyarakat, Dewan perlu 1.036 orang. Test Assessment
didukung dengan berbagai sarana dilaksanakan di STIA LAN tanggal
alam pasal tersebut, ayat dan prasarana, staf/tenaga ahli atau 13 April 2008.
(2) juga menerangkan staf yang berkemampuan. Ada berbagai persyaratan yang
bahwa, para pakar/ahli Dukungan sumber daya yang harus dipenuhi calon tenaga ahli baik
Dsebagaimana dimaksud tersedia saat ini, yaitu dengan adanya yang ditempatkan di Alat
pada ayat (1) merupakan kelompok satu orang staf yang bertugas Kelengkapan Dewan, Fraksi-fraksi,
pakar/ahli di bawah koordinasi menangani dan mengelola kegiatan Anggota DPR RI, serta Sekretariat
Sekretariat Jenderal MPR, DPR, administrasi para Anggota DPR RI Jenderal DPR RI. Persyaratan
DPD, Sekretariat DPRD Propinsi, dirasakan kurang memadai untuk tersebut tercantum dalam Buku
dan DPRD Kabupaten/Kota. mendukung tugas-tugas Anggota Pedoman Umum Pengadaan Tenaga
Hal ini sejalan dengan Dewan yang lebih banyak Ahli.
amandemen Undang-Undang Dasar membutuhkan dukungan di bidang Secara umum dan garis-garis
Negara Republik Indonesia Tahun substansi. besar persyaratan yang ditetapkan
1945 yang menempatkan DPR RI Karena itu, untuk meningkatkan tersebut adalah, berusia minimal 28
pada kedudukan yang strategis dan efektifitas, produktifitas kerja dan tahun dan maksimal 65 tahun,
signifikan dalam pembentukan peningkatan kualitas tugas dan fungsi berpendidikan terakhir Strata 1
undang-undang. DPR RI, Anggota DPR RI perlu dengan pengalaman kerja minimal 5
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dibantu sumber daya manusia yang tahun, Strata 2 dengan pengalaman
amandemen pertama menyebutkan memiliki kemampuan substansil, yaitu kerja minimal 3 tahun.
bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat sumber daya manusia yang memiliki Selain itu, memiliki kemampuan
memegang kekuasaan membentuk kemampuan analisis suatu berbahasa Inggris setara TOEFL 450
undang-undang. Selain itu, Pasal 20A permasalahan, keahlian membuat (satu tahun terakhir), khusus untuk
ayat (1) UUD 1945 amandemen ke suatu keputusan/kebijakan yang tenaga ahli yang ditempatkan di
dua menyatakan bahwa Dewan menyangkut publik, kemampuan Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi menangkap, memahami dan (BKSAP) memiliki kemampuan
legislasi, fungsi anggaran serta fungsi mengelola isu permasalahan serta TOEFL 550.
pengawasan. mempunyai kemampuan dan Persyaratan yang tak kalah
Sebagai lembaga penyalur aspirasi keahlian di bidang legislasi, anggaran pentingnya, calon Tenaga Ahli tidak
masyarakat, DPR RI memegang dan pengawasan. berkedudukan sebagai CPNS/PNS,

82 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67