Page 87 - MAJALAH 67

PERNIK

Undang-Undang. keahlihan penganggaran dan atau keputusan Raker,” kata salah
Anggota Dewan mempunyai “auditing”, dengan adanya Hasil satu staf ahli. Hal ini berarti ada
fungsi legislasi, anggaran dan Pemeriksaan Sementara dari BPK, kontribusi nyata dari staf ahli komisi
pengawasan. Untuk menunjang maka kepekaan dan kejelian dapat dalam membantu peran Anggota
kelancaran tugas dan fungsi Anggota lebih terarah. Dalam hal ini. Staf ahli Dewan.
Dewan tersebut, staf ahli komisi Komisi menyampaikan permasalahan Seorang tenaga ahli juga bertugas
mempunyai peran yang tidak kecil. yang perlu diawasi, dan tahap untuk mengolah dan menelaah
Di bidang legislasi, staf ahli komisi selanjutnya, komisi menentukan masalah-masalah sesuai dengan
bertugas menyiapkan agenda kebijakan pengawasan. bidangnya, yang disampaikan secara
pembahasan, memberi masukan dan lisan maupun tertulis, baik atas
membuat laporan pembahasan permintaan sendiri atau penugasan
kepada Panja RUU mulai dari awal dari Pimpinan atau Anggota Alat
sampai akhir pembahasan. Bahkan, “Sungguh Kelengkapan DPR terkait.
kata salah seorang staf ahli tersebut, menggembirakan Tak kalah pentinya, seorang
untuk RUU inisiatif DPR, staf ahli tenaga ahli juga dapat memberikan
komisi berperan aktif dalam bilamana isu dan pertimbangan dan/atau rekomendasi
terwujudnya RUU dimaksud. terhadap permasalahan-
Untuk penganggaran, staf ahli permasalahan yang permasalahan yang menjadi perhatian
komisi harus siap waktu, data dan DPR, baik diminta atau tidak diminta.
tenaga dalam pembahasan anggaran. dibahas dalam Raker Jika dilihat dari tugas-tugas sesuai
Karena pembahasan anggaran dengan job discription, tugas tenaga
waktunya sangat ketat, sehingga tidak merupakan masukan staf ahli bukanlah pekerjaan yang
menutup kemungkinan pembahasan ahli komisi, dan konsep ringan.Untuk itu, seorang tenaga ahli
anggaran dilaksanakan pada hari atau harus bekerja sama dengan staf
jam libur yang seharusnya dipakai maupun analisis yang sekretariat komisi khususnya dan staf
untuk waktu istirahat. karyawan Sekretariat Jenderal
Dalam kaitannya dengan data, disampaikan dapat umumnya. Kerja sama ini diperlukan
staf ahli komisi harus siap menyajikan agar terjadi hubungan yang serasi dan
data-data yang akan dibahas dalam diterima, meskipun tidak harmonis, saling membantu dan
rapat. Penyajian datanya dapat mengisi demi kelancaran tugas
berupa kompilasi, perbandingan sepenuhnya menjadi bersama.
dengan tahun sebelumnya atau juga acuan kebijakan atau Tentunya untuk kelancaran tugas,
pokok-pokok kritis yang perlu staf ahli komisi perlu ditunjang
ditelaah. keputusan Raker,” dengan teknologi yang “mobile” dan
Menurut penuturan salah satu laptop. Namun sayangnya, kata
staf ahli, sering kali staf ahli komisi sebuah sumber, kebutuhan alat kerja
juga harus siap memberikan data atau tersebut sampai saat ini belum
informasi mengenai anggaran yang terdengar dari Sekretariat Jenderal.
dibutuhkan oleh anggota Dewan. Tak hanya itu tugas staf ahli Untuk itu, mereka berharap, setiap
Data yang disampaikan harus akurat, komisi, di samping legislasi, staf ahli mendapatkan fasilitas laptop
karena kekeliruan memberikan data penganggaran dan pengawasan, staf dan alat komunikasi agar dapat
akan mengakibatkan kebijakan yang ahli Komisi juga harus peka terhadap menunjang segala kegiatan dalam
diambil tidak tepat. masalah yang sedang muncul di membantu kinerja dewan. (tt)
Seorang tenaga ahli komisi masyarakat. Tidak hanya
dituntut harus prima. Hal ini permasalahan yang disampaikan
mengingat waktu pembahasan yang melalui audiensi, tetapi termasuk pula
ketat, namun juga dituntut tingkat yang muncul di media, lingkungan,
ketelitian, keakuratan dan tekanan maupun pada saat kunjungan
pekerjaan yang menuntut hasil lapangan dan kunjungan kerja.
optimal. “Sungguh menggembirakan
Lain lagi untuk pengawasan, staf bilamana isu dan permasalahan yang
ahli Komisi dituntut kejelian dan dibahas dalam Raker merupakan
kepekaannya terhadap program dan/ masukan staf ahli komisi, dan konsep
atau kegiatan yang perlu mendapat maupun analisis yang disampaikan
pengawasan prioritas. Bagi yang dapat diterima, meskipun tidak
mempunyai pengetahuan dan sepenuhnya menjadi acuan kebijakan

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 87