Page 19 - MAJALAH 173
P. 19

sumb ang saran






                 hambatan perjalanan.             Menurunnya jumlah penumpang      pemerintah tidak terlalu besar.
                  Kemacetan juga dialami oleh     pesawat itu tidak terlepas dari   Subsidi sebaiknya juga diberikan
                 para pemudik asal Sumatra yang   mahalnya tiket pesawat dan mulai   pada AKDP (angkurtan kota
                 menggunakan bus atau mobil       difungsikannya tol Lampung –     dalam provinsi) sebagai angkutan
                 pribadi dan menyeberang di       Palembang, sehingga orang-orang   pengumpannya.
                 Pelabuhan Bakauheni – Merak.     Palembang yang pada tahun-tahun    Subsidi tersebut sebaiknya
                 Sejumlah awak Bus NSP dari       sebelumnya mungkin mudik naik    diberikan selama H-7 sampai H+7
                 Padang yang penulis temui di     pesawat, pada tahun 2019 naik    untuk semua moda transportasi
                 Terminal Pulogebang (10/6)       mobil pribadi.                   massal ekonomi agar tepat sasaran.
                 menuturkan bahwa antrean                                          Bagi warga yang tinggal di Jawa,
                 menyeberang di Pelabuhan         suBsidi angkutan umum            diharapkan dengan adanya subsidi
                 Bakauheni itu mencapai empat jam.   Agar masyarakat mau berbondong-  angkutan umum tersebut mereka
                 Hal itu karena saking padatnya   bondong naik angkutan umum       mudik tidak menggunakan motor
                 penyeberangan kapal saat itu,    pada saat mudik Lebaran, maka    lagi, melainkan naik angkutan
                 sehingga harus antri. Hanya saja,   gagasan lama yang sudah pernah   umum tanpa perlu khawatir kalau
                 arus mudik ke Sumatera memang    penulis sampaikan kepada Komisi   tarifnya mahal, karena tingkat
                 sering kurang mendapat perhatian   V (2007) mengenai perlu adanya   kemahalannya sudah ditanggung
                 media massa sehingga kemacetan   subsidi untuk angkutan umum      oleh negara. Sedangkan bagi
                 yang mereka alami hampir tidak   pada saat mudik/arus balik       pemudik ke luar Jawa atau antar
                 terekspos oleh awak media.       Lebaran, baik untuk penumpang    pulau di luar Jawa, mereka
                  Kemacetan-kemacetan yang        bus, kereta api, maupun kapal laut   dapat turut serta merasakan
                 terjadi pada saat arus balik ini   perlu diwujudkan. Pesawat terbang   mudik dengan tiket kapal yang
                 perlu menjadi catatan bersama    memang amat tergantung pada      murah dan keselamatannya
                 agar dapat diantisipasi pada     mekanisme pasar secara penuh,    terjamin karena operator tidak
                 tahun-tahun mendatang, sehingga   tapi untuk penerbangan perintis   mengangkut penumpang melebihi
                 tidak terulang lagi. Kebijakan one   (yang melayani daerah-daerah   kapasitas sekadar untuk mengejar
                 way system mungkin tidak perlu   yang tidak terjangkau tetap masih   momentum mendapatkan
                 diulangi lagi agar tidak ada pihak   perlu disubsidi. Subsidi tersebut   keuntungan besar.
                 yang menderita demi kelancaran   tidak untuk menggratiskan layanan   Pemerintah telah melaksanakan
                 pemudik. Yang perlu dipikirkan   angkutan umum, melainkan untuk   program mudik gratis untuk
                 justru memberikan karpet merah   membayar sesuai tarif harian saja.   menekan jumlah pemudik dengan
                 untuk angkutan umumnya, kalau    Sebab kita tahu kalau musim mudik   menggunakan motor. Namun
                 naik angkutan umum lebih lancar,   Lebaran, biasanya tariff bus regular   mudik gratis tidak menjangkau
                 maka orang akan berbondong-      mengenakan tarif batas atas,     semua daerah, mudik gratis lebih
                 bondong meninggalkan kendaraan   dan itu sering kali amat mahal,   terkonsentrasi di Jawa, dan baru
                 pribadinya. Jadi privilege diberikan   meskipun itu kelas ekonomi. Nah   mulai ke Sumatera. Sedangkan
                 kepada angkutan umum, bukan      subsidi tersebut hanya untuk     layanan Bus AKAP umumnya
                 pada mobil pribadi. Cukuplah     menghindari kenaikkan tarif batas   sampai ke ibu kota kabupaten,
                 Pemerintah menyediakan jalan     atas untuk kelas ekonomi. Sebagai   bahkan kecamatan, sehingga
                 tol, tapi jangan sampai sudah    contoh, tarif regular AKAP/kapal   pemudik tidak terlalu repot.
                 disediakan jalan tol, dan ketika   laut/KA Ekonomi ke tujuan tertentu   Bila subsidi angkutan umum
                 mau lewat pun masih diberikan hak   itu Rp. 100.000,-. Pada saat musim   direalisasikan, maka akan dapat
                 istimewa.                        mudik Lebaran operator menaikkan   mengurangi penggunaan motor
                  Boleh dikatakan yang nestapa    menjadi Rp.200.000,-. Nah yang   dan dapat mengurangi kepadatan
                 pada musim mudik Lebaran 2019    Rp. 100.000,- dari kenaikkan     di jalan raya maupun tol mengingat
                 ini adalah angkutan udara yang   tarif tersebut dibebankan kepada   daya angkut bus jauh lebih banyak
                 mengalami penurunan sampai       Negara. Dengan skema subsidi     dibandingkan mobil pribadi. Makin
                 27 persen. Ini adalah untuk      seperti itu, masyarakat tidak    banyak pemudik menggunakan
                 pertama kalinya dalam dua dekade   terbebani oleh tariff AKAP/    angkutan umum itu makin baik,
                 selama musim mudik Lebaran,      kapal laut/KA Ekonomi maupun     sehingga tidak diperlukan lagi
                 penumpang angkutan udara         angkutan lainnya, namun          kebijakan one way system yang
                 mengalami penurunan, biasanya    operator tetap untung, sedangkan   hanya fokus memfasilitasi mobil
                 justru konsisten terus meningkat.   anggaran yang dikeluarkan oleh   pribadi saja. l



                                                                            TH. 2019      Edisi 173      parlEmEnTaria        19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24