Page 21 - MAJALAH 173
P. 21
penga wasan
pengadaan Saudi Arabia Riyal belum mendapat tambahan dan kapasitas pemondokan.
(SAR), efisiensi pengadaan kuota. Tambahan kuota tersebut Atas tambahan kuota
akomodasi Mekkah-Madinah, terkonfirmasi setelah Presiden itu, Kemenag langsung
efisiensi tambahan nilai manfaat Joko Widodo bertemu Raja membaginya ke seluruh daerah
Badan Pengelola Keuangan Haji Salman bin Abdulaziz al-Saud. secara merata. Hampir semua
(BPKH), dan bantuan APBN. Pertemuan itu terjadi di istana daerah mendapat tambahan 25
Dengan mengambil anggaran dari pribadi raja di Riyad, April lalu. persen jemaah tambahan dari
pos-pos tersebut, kekurangan Pemerintah Arab Saudi juga jumlah sebelumnya. Kemenag
anggaran penyelenggaraan haji sudah mengirim nota diplomatik sudah menyiapkan pemondokan
tahun pun sudah tertutup. atas tambahan kuota tersebut. dan embarkasi haji. Visa
Setelah mendapat kesepakatan Setelah mendapat kepastian, haji pun sudah disiapkan
biaya haji dan tambahan Komisi VIII DPR RI dan Menteri menyusul pengumpulan
kuota, tinggal Keputusan Agama Lukman Hakim Saifuddin paspor para jemaah. Baik DPR
Presiden (Keppres) yang perlu langsung menggelar rapat maupun pemerintah berharap,
diterbitkan sebagai payung dadakan untuk merespon penyelenggaraan haji tahun ini
hukum atas tambahan kuota tambahan kuota ini. Dengan kian membaik dan membari
itu. Ini bentuk legalitas atas penambahan itu, Kemenag pun ketenangan bagi para jemaah.
regulasi sebelumnya yang harus menambah petugas haji l mh/es
Kuota Tambahan jemaah
Ku ot a T a m ba h a n j em aa h
Haji Indonesia tahun 2019
H aj i I n d o n es i a t a h u n 2 0 1 9
Kalimantan Utara
Aceh 359 Kuota
258 Kuota
Kepulauan Riau
Sumatera Utara 210 Kuota Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Utara
258 Kuota
248 Kuota 250 Kuota 167 Kuota
Kalimantan Barat Maluku Utara
Riau 236 Kuota Kalimantan Tengah 241 Kuota
295 Kuota 303 Kuota Gorontalo
197 Kuota
Papua Barat Papua
266 Kuota 315 Kuota
Sumatera Barat
377 Kuota
Bangka Belitung
266 Kuota
Jambi
354 Kuota
Bengkulu
299 Kuota
Sulawesi Barat
Sumatera Selatan Banten Kalimantan Selatan 315 Kuota
80 Kuota 325 Kuota 324 Kuota Maluku
182 Kuota
Lampung
281 Kuota Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara
DKI Jakarta 463 Kuota 315 Kuota
350 Kuota
Jawa Barat
346 Kuota D.I. Yogyakarta
379 Kuota Bali
Jawa Tengah 354 Kuota
381 Kuota Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
436 Kuota 398 Kuota 295 Kuota
TH. 2019 Edisi 173 parlEmEnTaria 21

