Page 25 - MAJALAH 173

L egis L asi

posisi BPOM yang berdasar
Keputusan Presiden (Kepres) perlu
diperkuat dengan undang-undang.
“Ada beberapa hal yang membuat ....unDang-unDang InI SangaT DIBuTuHKan
fungsi dari Badan Pengawas Obat
dan Makanan ini tidak kuat karena SElaIn Juga unTuK mEmPRoTEKSI WaRga agaR
dibentuk oleh Kepres,” ungkap mEnDaPaTKan RaSa aman Dan nyaman, Dan Juga
politisi dapil Jawa Barat itu.
Terbitnya Peraturan Presiden yang TIDaK KalaH PEnTIng mEnCEgaH PEREDaRan
(Perpres) Nomor 80 Tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan oBaT online yang luPuT DaRI PEngaWaSan.
Makanan, menuntut BPOM untuk
segera memperkuat lembaganya.
Dengan dukungan DPR RI, dalam pidana dan juga denda, besaran kompeten. Komisi IX DPR RI juga
perancangan RUU Waspom, maka denda belum ditentukan karena telah membentuk Panitia Kerja
menjadi langkah yang progresif harus diharmonisasi dengan pihak (Panja) penyusunan RUU Waspom.
untuk memberikan pelayanan Kementerian Hukum dan Hak Panja juga telah meminta
kepada masyarakat dalam Asasi Manusia (Kemenkumham). masukan masyarakat sebagai
pengawasan obat dan makanan. Dede mengharapkan sanksi bahan untuk menyempurnakan
denda sebaiknya dijatuhkan konsepsi. “Pengawasan obat
Beri kewenangan untuk sebesar-besarnya, karena untuk dan makanan ini bersifat multi
penyidikan memberikan efek jera. “Kita sektor, multi level dalam rangka
Dede menyampaikan dalam RUU maunya sebesar-besarnya. Harus mewujudkan pengawasan obat dan
Waspom, Komisi IX DPR RI ada bunyi undang-undang yang makanan yang yang efektif dan
memberikan dukungan kepada secara tegas, siapa pun yang terintegrasi,” ujar Saleh.
BPOM memiliki kewenangan melakukan ini sanksinya lebih Dalam pembantukan RUU
untuk melakukan penyidikan. besar dari apa yang dia jual,” Waspom, Komisi IX DPR RI telah
Menurutnya kewenangan penyi- tandas Dede. mengundang pakar dan ahli di
dikan pada BPOM akan melibatkan bidangnya untuk mendapatkan
dari unsur Kepolisian. Kewenangan tak ada perBedaan serius masukan yang konstruktif.
ini berlatar belakang dari kasus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dede menargetkan RUU ini
vaksin palsu. Fungsi pengawasan Saleh Partaonan Daulay yang bisa diselesaikan sebelum akhir
tidak berjalan dengan baik menjadi Ketua Panja RUU Waspom periode 2019. “Harapannya
karena terbentur oleh beberapa mengatakan, saat ini belum sebelum menyelesaikan periode
peraturan. “Maka kami mendorong ada aturan yang secara spesifik ini, RUU Waspom bisa disahkan
agar Badan POM memiliki satu yang mengatur peredaran obat menjadi undang-undang, untuk
kewenangan untuk melakukan dan makanan, aturan spesifik memberikan pengawalan dan
penyidikan,” papar Dede dibutuhkan demi ketegasan rasa aman bagi masyarakat,”
Berkaitan dengan klausul sanksi, hukum. ungkapnya usai mengikuti rapat
tindakan hukum serta penindakan Ia menambahkan, RUU Waspom harmonisasi dengan Baleg DPR RI.
bagi pelanggar, Dede menjelaskan telah masuk Prolegnas pada tahun Menurut politisi Partai Amanat
fungsi penindakan di BPOM antara 2015-2019, dan telah menjadi Nasional (PAN) itu, proses
UU Waspom dengan KUHP serta rancangan undang-undang harmonisasi RUU Waspom di Baleg
Peraturan Menteri Kesehatan prioritas sejak 2018. Dalam rangka tidak ada hambatan, karena RUU
(Permenkes) akan disinergikan. penyusunan naskah akademik ini mudah dipahami oleh semua
Karena ada beberapa temuan di Komisi IX juga telah menugaskan pihak, baik Panja dari Komisi IX
lapangan oleh BPOM memerlukan Badan Keahlian DPR RI untuk DPR RI yang diketuai oleh Wakil
deteksi dan uji laboratorium. “Ada melakukan penelitian sebagai Ketua Komisi IX Saleh P Daulay
kedeputian untuk melakukan penyusunan awal. RUU ini terdiri atau pun Panja dari Baleg yang
fungsi penindakan. Penindakan itu dari 19 Bab dan 108 Pasal. diketuai oleh Wakil Ketua Baleg M.
termasuk penyidikan, bekerja sama Setelah melaksanakan Sarmuji. Dari pihak pemerintah
dengan Polri pasti,” ujar Dede. kunjungan kerja, rapat, dan yang ikut pun tidak ada perbedaan
Sanksi untuk pelanggar bisa mengundang narasumber yang serius dalam pembahasan. l eko/sf

TH. 2019 Edisi 173 parlEmEnTaria 25