Page 27 - MAJALAH 173

anggaran

lebih efektif dan produktif serta Setelah melalui pendalaman yang komprehensif, disepakati kisaran
mengembangkan pembiayaan ekonomi makro RaPbn 2020 yakni:
yang efisien dan kreatif,” ujarnya.
Angka itu adalah cerminan
dari upaya pemerintah dan DPR No. Asumsi Makro KEM PPKF usul Kesepakatan
Pemerintah
Dengan DPR
dalam membangun inovasi dan
penguatan kualitas SDM dengan 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 – 5,6 5,2 – 5,5
sejumlah inovasi. “Fokusnya 2. Inflasi 2,0 – 4,0 2,0 – 4,0
akselerasi pembangunan infra- 3. Nilai Tukar Rupiah 14.000 – 15.000 14.000 – 14.500
struktur untuk mendorong trans- 4. SPN 3 bulan 5,0 – 5,6 5,0 – 5,5
formasi ekonomi, desentralisasi 5. Minyak Mentah (US$/barel) 60 - 70 60 - 70
fiskal yang berkualitas dan pem- 6. Lifting Mintyak Bumi (ribu barel) 695 - 840 695 - 840
bangunan birokrasi yang efisien
dan antisipasi ketidakpastian 7. Lifting Gas Bumi (ribu barel) 1191 – 1300 1191 – 1300
seperti risiko bencana dan fiscal
buffer,” jelas Jazilul.
Hal lain yang menjadi sorotan lolaan barang milik negara dan makro, dengan menjaga komposisi
adalah rasio penerimaan pe-ngawasan serta penagihan utang domestik dan valas dalam
perpajakan, yang mana tahun 2020 PNBP secara online,” tutur politisi batas terkendali serta pendalaman
diupayakan mencapai 10,6 persen PKB ini. pasar keuangan dan untuk
hingga 11,2 persen terhadap PDB menetapkan sebuah utang harus
dengan tetap mempertimbangkan strategi pemBiayaan utang melalui persetujuan DPR RI.
capaian realisasi perpajakan tahun Secara garis besar, Banggar DPR “Jika pemerintah memutuskan
2018. Serta akan memperhatikan RI mengingatkan pemerintah menambah utang untuk
juga pemberian insentif fiskal untuk berhati-hati dalam hal mempercepat pembangunan
untuk daya saing dan investasi. pengendalian utang. Sebagaimana negara, agar pemerintah
“Kebijakan umum perpajakan opini yang berkembang di melakukannya dengan prinsip
tahun 2020 akan dilakukan guna masyarakat, utang negara kehati-hatian dan tetap menjaga
mendorong peningkatan rasio kini dianggap sebagai beban rasio utang sesuai dengan
penerimaan perpajakan dengan yang cukup berat bagi generasi undang-undang dan atas
tetap memebri insentif fiskal untuk mendatang, sehingga pemerintah persetujuan DPR RI,” jelas Jazilul.
daya saing dan investasi melalui harus mencermati secara serius Adapun hingga akhir Februari
dorongan kepada sektor usaha terkait beban utang ini. Jazilul 2019 menurut data yang dihimpun,
yan berorientasi ekspor, sektor Fawaid mengingatkan agar utang pemerintah sudah mencapai
usaha hulu dan terciptanya hilirasi pemerintah menjaga rasio Rp 4.566,26 triliun. Jumlah ini
industri. Insentif pajak juga akan utang sesuai dengan peraturan meningkat sebesar Rp 531,46
diberikan melalui tax holiday dan perundang-undangan. triliun dibandingkan Februari 2018
investment allowance pada industri “Adapun arah dan strategi yang sebesar Rp 4.034,80 triliun.
tertentu,” jelas Jazilul. kebijakan pembiayaan utang Jika diperinci, total utang sebesar
Sementara untuk sektor peneri- yakni harus mengedepankan Rp 4.566,26 triliun itu terdiri dari
maan non pajak tahun 2020, Jazilul aspek kehati-hatian melalui pinjaman sebesar Rp 790,47 triliun
mengungkapkan akan dilakukan pengendalian rasio utang dalam dan Surat Berharga Negara (SBN)
perbaikan regulasi melalui batas aman berkisar 29,4 sampai Rp 3.775,79 triliun.
penyempurnaan tata kelola PNBP 30,1 persen dari Produk Domestik Pinjaman sebesar Rp 790,47
pasca lahirnya UU PNBP dan Bruto (PDB) di tahun 2020 untuk triliun itu terdiri dari pinjaman
penyesuaian tarif PNBP. “Perbaikan mendukung kesinambungan luar negeri sebesar Rp 783,33
regulasi melalui penyempurnaan fiskal,” ujar Jazilul. triliun dengan rincian, pinjaman
tata kelola pendapatan negara Selain itu, Jazilul meminta bilateral Rp 322,86 triliun,
bukan pajak pasca lahirnya UU pemerintah untuk harus multilateral Rp 418,82 triliun,
Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP memanfaatkan utang untuk komersial Rp 41,66 triliun.
serta meningkatkan kinerja dan kegiatan produktif, sehingga Sedangkan pinjaman dalam
tata kelola melalui peningkatan tercipta efisiensi utang dan negerinya sebesar Rp 7,13 triliun.
kualitas SDM, optimalisasi penge- mampu menjaga keseimbangan l hs/sf

TH. 2019 Edisi 173 parlEmEnTaria 27