Page 24 - MAJALAH 173
P. 24

L egis L asi




                 Ruu Waspom Tangkal Peredaran



                 obat ilegal di Era Digital





                 Beberapa waktu lalu, Komisi IX           embahasan RUU            online. Ia mengatakan vendor
                  DPR RI bersama dengan                   Waspom demi              penjual obat online harus terdaftar.
                 Badan legislasi DPR RI telah             menjawab peningkatan     Komisi IX DPR RI memberikan
                                                          dan tuntutan pada
                                                                                   perhatian serius pada peredaran
                 melakukan harmonisasi,          Pketersediaan obat yang           obat yang diperjualbelikan secara
                 sinkronisasi, pembulatan         aman, berkhasiat, bermutu, dan   online, ini yang akan diawasi agar
                 dan pemantapan Rancangan         terjangkau, serta menangkal      memberikan jaminan aman bagi
                 undang-undang Pengawasan         maraknya kejahatan siber obat    masyarakat. 
                                                  dan makanan di era Revolusi
                                                                                     “Vendor-vendor yang menjual
                 obat dan makanan (Ruu            Industri 4.0 dan era Society 5.0,   obat secara online, maka dia harus
                 Waspom). Di hadapan Wakil        ini menjadi tantangan yang harus   terdaftar dulu, pejualnya harus
                 Ketua Baleg m. Sarmuji yang      dihadapi Badan Pengawas Obat dan   terdaftar. Kalau dia tidak memiliki
                 memimpin rapat, Ketua Komisi     Makanan (BPOM) pada tahun 2020.  lisensi di Badan POM sebagai
                                                    Menurut Dede, industri farmasi,
                                                                                   pedagang obat atau makanan
                 IX DPR RI Dede yusuf macan       makanan, dan kosmetik terus      maka tidak diizinkan untuk
                 Effendi menyampaikan aspek       berkembang secara pesat, namun   menjual, termasuk juga endorse,”
                 urgensi dari Ruu Waspom.         dalam pelaksanaannya masih       ungkap Dede.  
                                                  banyak ditemukan produk-produk     Politisi Partai Demokrat
                                                  perdagangan yang sifatnya ilegal   itu menyampaikan, dalam
                                                  dan tidak terawasi dengan benar.   pembentukan RUU Waspom,
                                                     Dari aspek kesehatan tidak    Komisi IX DPR RI telah
                                                         memberikan jaminan        mengundang pakar dan ahli di
                                                          aman bagi masyarakat.    bidangnya untuk mendapatkan
                                                            Ia mengungkapkan,      masukan yang konstruktif. Komisi
                                                          RUU ini diharapkan bisa   IX DPR RI juga memberikan
                                                          menjawab tuntutan era    perhatian serius pada peredaran
                                                           digitalisasi, seiring   obat yang dijual-belikan secara
                                                           dengan maraknya         online, ini yang akan diawasi agar
                                                           pejualan obat secara    memberikan jaminan aman bagi
                                                                                   masyarakat. 
                                                                                     “Kami menganggap bahwa
                                                                    Ketua Komisi IX DPR RI     undang-undang ini sangat
                                                                  Dede Yusuf Macan Effendi.    dibutuhkan selain juga untuk
                                                                          Foto: Erman/jk
                                                                                   memproteksi warga agar
                                                                                   mendapatkan rasa aman dan
                                                                                   nyaman, dan juga yang tidak kalah
                                                                                   penting mencegah peredaran
                                                                                   obat online yang luput dari
                                                                                     pengawasan. Saat ini orang
                                                                                       bisa membeli obat secara
                                                                                         online tanpa terawasi. Di
                                                                                          undang-undang ini kami
                                                                                            memberikan fungsi-
                                                                                             fungsi pengawasan,”
                                                                                               jelas Dede.
                                                                                                 Terlebih lagi
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29