Page 49 - MAJALAH 173
P. 49
kunker
Komisi VII DPR RI mengindikasi
adanya pelanggaran terhadap
pengelolaan kawasan hutan
di Provinsi Riau, khususnya di
wilayah Kemuning, Kabupaten
Indragiri Hilir, dan Pulau Muda,
Kabupaten Pelalawan. Dalam
kunjungan kerja sebelumnya, Tim
Panja Komisi VII DPR RI mendapat
beberapa bukti yang dijadikan
sebagai temuan, diantaranya
adalah adanya kawasan hutan
yang dijadikan sebagai perkebunan
sawit tanpa izin, serta adanya
aktifitas illegal logging.
“Panja Limbah dan Lingkungan
Komisi VII DPR RI menemukan
beberapa titik lokasi hutan di
wilayah Riau yang dijadikan Tim Kunspek Panja Limbah dan Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI yang dipimpin M. Nasir melakukan sidak ke SPPBE
perkebunan sawit yang tidak bermasalah di Provinsi Riau. Foto: Devi/jk
memiliki izin. Kita sudah banyak
sekali menemukan kejanggalan- lebih tegas dan bisa dijadikan pemanfaatan dan penggunaan
kejanggalan yang seharusnya sebagai Penerimaan Negara kawasan. Di dua kata besar itulah
tidak dibiarkan begitu saja,” ucap Bukan Pajak (PNBP) yang baik ada perizinan yang diberikan oleh
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI bagi negara. Oleh sebab itu, mari pemerintah yang berkaitan dengan
Muhammad Nasir saat memimpin kita bersama-sama menuntaskan pengelolaan kawasan hutan.
pertemuan Tim Kunjungan masalah ini, supaya negara kita Terkait temuan Panja Limbah
Kerja Spesifik Panja Limbah bersih dan semua perusahaan- dan Lingkungan Komisi VII DPR
dan Lingkungan Komisi VII DPR perusahaan yang nakal bisa taat RI di Kemuning dan Pulau Muda,
RI dengan Sekretaris Jenderal kepada aturan yang berlaku,” kata KLHK mengaku telah melakukan
Kementerian Lingkungan Hidup Nasir. penelusuran untuk melihat
dan Kehutanan (KLHK) beserta Nasir menyatakan, Panja Limbah pelanggaran-pelanggaran yang
jajarannya di Kota Pekanbaru, dan Lingkungan Komisi VII DPR terjadi di kawasan hutan tersebut.
Riau. RI sudah berupaya mendorong “Untuk pengelolaan hutan
Politisi Fraksi Partai Demokrat secara maksimal agar persoalan memang ada beberapa macam
itu menegaskan, kawasan Hutan ini mendapatkan solusi yang pemberian izin, yakni pemberian
Tanaman Industri (HTI) yang terbaik. “Hanya tinggal bagaimana izin untuk HTI, izin HPH, dan
diubah statusnya menjadi kebun pihak KLHK yang harus berjalan izin restorasi ekosistem. Untuk di
sawit itu perlu dicek kembali secara optimal dan maksimal Provinsi Riau sendiri ketiganya
perizinannya. “Kalau memang akan dalam menjalankan regulasi ini. memang ada,” ungkap Bambang.
dibuat kebun sawit, maka perlu Semua kerusakan lingkungan yang Ia mengatakan, langkah
diurus kembali (izinnya), tentunya terjadi ini harus segera dibenahi. penegakan hukum yang
semua harus melalui prosedur yang Anggaran APBN yang ada harus dilakukan KLHK terhadap
sesuai dengan mekanisme yang memiliki azas manfaat dalam pihak yang terbukti melakukan
ada,” tandas Nasir. penggunaannya dan juga harus penyalahgunaan izin adalah
Ia mengatakan, kawasan tepat sasaran, khususnya untuk dengan pemberian sanksi hukum,
hutan yang rusak itu harus pemulihan kawasan yang rusak,” yaitu berupa pengenaan denda
dipertanggungjawabkan. Oleh imbuhnya. dan sanksi pidana. “Pemerintah
karenanya ia meminta kepada Dalam kesempatan yang Daerah juga perlu melakukan
KLHK agar membuat suatu sama, Sekjen KLHK Bambang pengawasan terhadap semua
peraturan yang pasti. “Undang- Hendroyono menjelaskan bahwa kawasan hutan yang belum
undangnya sudah kuat, tinggal pengelolaan hutan merupakan diberikan perizinannya,”
pelaksanaannya saja yang harus bagian dari dua kata besar yakni pungkasnya. l cas,dep/alw
TH. 2019 Edisi 171 parlEmEnTaria 49
TH. 2019 Edisi 173 parlEmEnTaria 49
