Page 50 - MAJALAH 173

kunker

BPJPH Diminta regulator, LPH yang meliputi

auditor, dan Majelis Ulama
Persiapkan Indonesia (MUI) sebagai pemberi
fatwa produk.
“Dalam hal ini, Unissula
infrastruktur LPh menjadi salah satu bagian dari
infrastruktur tersebut. Dengan
demikian perlu adanya sinergi
antar berbagai pihak termasuk
perguruan tinggi ikut serta,”
Industri halal menjadi salah satu perhatian Komisi VIII DPR RI. Di tambahnya.
samping memiliki potensi yang besar, produk berlabel halal juga Ia juga mengingatkan, masalah
memiliki daya saing lebih tinggi. Tercatat, potensi halal market sertifikasi dan penandaan
global semakin meningkat setiap tahunnya dan diprediksi akan kehalalan produk perlu
mendapatkan perhatian baik,
terus naik hingga tahun 2030. karena telah menjadi salah satu
faktor penentu dalam pasar
bebas.
Sementara itu, Anggota
elihat potensi itu, baru ini. Komisi VIII DPR RI Wenny
Badan Penyelenggara “Dengan disahkannya Haryanto mengapresiasi atas
Jaminan Produk Undang-Undang Jaminan didirikannya Halal Center
Halal (BPJPH) Produk Halal, artinya perangkat Universitas Islam Sultan
Mdiminta segera UU ini sudah lengkap, tinggal Agung (Unissula). Diharapkan
mempersiapkan sistem Lembaga bagaimana BPJPH sebagai leading hadirnya halal center tersebut
Pemeriksa Halal (LPH) beserta sector mempersiapkan dapat mensosialisasikan kepada
infrastrukturnya dengan matang. infrastrukturnya,” paparWakil masyarakat pentingnya sertifikat
Demikian mengemuka dalam Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan halal bagi produk makanan dan
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi Qolba Lubis. minuman serta jasa.
VIII DPR RI ke Universitas Dikemukakan Iskan, UU JPH “Kita tahu sebagian besar
Islam Sultan Agung (Unissula), mengatur penerbitan sertifikasi penduduk Indonesia itu Islam,
Semarang, Jawa Tengah, baru- halal melibatkan BPJPH sebagai tapi ironisnya justru sebagian
besar masyarakat kita justru
belum terbiasa budaya sertifikasi
produk halal,” papar Wenny.
Diakui Wenny, sebagian besar
masyarakat Indonesia adalah
muslim, namun masih belum
memahami dan menyadari
pentingnya standar halal suatu
produk. Di sisi lain, gaya hidup
halal (halal lifestyle) telah
menjadi tren global dan memiliki
peluang ekonomi. Sehingga
jaminan produk halal bukan
tentang Indonesia saja tetapi
juga bagaimana menjawab
tantangan perekonomian di
era perdagangan bebas saat
ini, seperti ekonomi di wilayah
ASEAN, Indonesia masih jauh
tertinggal dari Malaysia.
Politisi Partai Golkar ini
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Unissula, Jawa Tengah. Foto: Ica/jk

parlEmEnTaria Edisi 173 TH. 2019
50 50 parlementaria edisi 171 tH. 2019