Page 53 - MAJALAH 173
P. 53
kunker
Kepala Disnakertrans Kabupaten
Karawang beserta jajarannya dan
APINDO Kabupaten Karawang, di
Kantor Disnakertrans Kabupaten
Karawang, Provinsi Jawa Barat,
pada akhir Mei.
Putih menambahkan,
memang ada dilema dengan
penetapan Upah Minimum Kota/
Kabupaten (UMK) yang begitu
tinggi di Kabupaten Karawang.
Di satu sisi kesejahteraan
pekerja terpenuhi, tapi dari sisi
kemampuan perusahaan ada
beberapa perusahaan di Kabupaten
Karawang bermasalah perihal
pembayaran THR.
“Disampaikan oleh
Tim Kunspek Komisi IX DPR RI mengunjungi Disnakertrans Kalimantan Selatan. Foto: Andri/jk
Kadisnakertrans Karawang, ada
jenis-jenis perusahaan usaha
Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR pembayaran THR perusahaan tertentu saja yang berdampak
RI ke Banjarmasin, Kalsel, akhir kepada pekerja untuk dapat terhadap upah minimum yang
Mei lalu. diperoleh kejelasan dan dicarikan terlalu tinggi tersebut. Dan
Sebagaimana diketahui, penyelesaian yang terbaik. tentu harapan ke depannya,
ketentuan tentang THR merupakan Sehingga pemenuhan hak-hak saat ini sedang dirancang untuk
bagian dari upah pokok yang pekerja melalui pembayaran THR dilakukan pembagian wilayah
dijamin dalam Undang-Undang ini terpenuhi agar kesejahteraan terhadap jenis usaha. Sehingga
Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerja dapat ditingkatkan,” tandas peraturan terkait dengan upah
Ketenagakerjaan, yang selanjutnya Syamsul. minimum tidak disamaratakan
diatur dalam Peraturan Pemerintah terhadap semua jenis usaha,”
Nomor 78 Tahun 2015 tentang pemBerian thr di karawang tutup Putih. l man,ayu,afr/alw
Pengupahan dan Peraturan Menteri Berjalan Baik
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun Di Karawang, Tim Kunspek
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Komisi IX DPR RI yang dipimpin
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di oleh Wakil Ketua Komisi IX
Perusahaan. DPR RI Putih Sari mendapat
Lebih lanjut Syamsul informasi dari Dinas Tenaga Kerja
mengatakan, tahun ini Menteri dan Transmigrasi Kabupaten
Ketenagakerjaan juga menerbitkan Karawang, pelaksanaan pemberian
Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun Tunjangan Hari Raya (THR) di
2019 tentang Pelaksanaan THR Kabupaten Karawang berjalan
Keagamaan Tahun 2019. Politisi dengan baik. Walaupun memang
Partai Golkar ini menambahkan, ada beberapa permasalahan yang
surat yang ditandatangani sedang diproses. Menurutnya
pada 14 Mei 2019 itu ditujukan perusahaan di Indonesia relatif
kepada para gubernur di seluruh disiplin dan taat membayar THR.
Indonesia, dengan disertai sanksi “Pentingnya melakukan
bagi perusahaan yang melakukan pengawasan pemberian THR
pelanggaran pembayaran THR. kepada pekerja untuk menjamin
“Dengan adanya Kunspek tentang kesejahteraan pekerja terlaksana
pengawasan THR ini, Komisi sesuai dengan ketentuan
IX dapat mengetahui sekiranya peraturan perundang-undangan,”
ada permasalahan terhadap kata Putih usai pertemuan dengan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari. Foto: Arief/jk
TH. 2019 Edisi 171 parlEmEnTaria 53
TH. 2019 Edisi 173 parlEmEnTaria 53
