Page 56 - MAJALAH 173

kunker

Komisi XI Pastikan Kesiapan

Perbankan dan industri Keuangan

hadapi Lebaran

Komisi XI DPR RI memastikan
kesiapan pihak perbankan dan
industri keuangan Provinsi
Jawa Timur, seperti otoritas
Jasa Keuangan (oJK), PT. Jasa
Raharja (Persero), dan
PT. Pegadaian (Persero) dalam
rangka memberikan pelayanan
yang prima selama bulan
suci Ramadan dan menjelang
datangnya Hari Raya Idul Fitri
tahun ini.

Sebab biasanya pada
saat Idul Fitri ini tingkat Tim Kunspek Komisi XI DPR RI bertukar cenderamata dengan Kakanwil OJK Jawa Timur. Foto: Devi/jk
kebutuhan masyarakat
akan uang cash pasti
“meningkat. Selain itu terhadap peredaran uang palsu. pertumBuhan ekonomi kepri
tingkat mobilitas masyarakat juga Karena waktu-waktu seperti ini tak menggemBirakan
akan lebih meningkat pula,” ucap terkadang dijadikan kesempatan Sementara itu di Provinsi
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI oleh pihak-pihak tertentu yang Kepulauan Riau (Kepri),
Marwan Cik Asan saat memimpin ingin menyebarkan uang palsu. pertumbuhan ekonominya
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi Kita ingin pastikan hal itu tidak cenderung tak menggembirakan.
XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, terjadi di tengah masyarakat kita,” Ia berada di bawah rata-rata
beberapa waktu lalu. ujarnya. pertumbuhan ekonomi nasional.
Dikatakan politisi Partai Politisi dapil Lampung II Jelang Idul Fitri pada Triwulan
Demokrat itu, seluruh perbankan mengatakan, dari paparan I 2019 ini hanya tumbuh 4,76
dan industri keuangan yang ada yang disampaikan oleh semua persen. Bahkan, sempat di level
di Provinsi Jawa Timur harus siap stakeholder mitra kerjan Komisi terendah sebesar 2,6 persen. Wakil
untuk memberikan pelayanan XI DPR RI dalam pertemuan, Ketua Komisi XI DPR RI Achmad
yang optimal kepada masyarakat, dirinya mengaku optimis bahwa Hafisz Tohir menilai, semua
salah satunya adalah menyangkut perbankan dan industri keuangan itu disebabkan karena investor
ketersediaan uang tunai. di Jawa Timur, khususnya di kesulitan mendapat kepastian
“Selain itu, kita juga Banyuwangi dan sekitarnya, hukum.
memandang perlu adanya mampu memberikan pelayanan “Ini sudah sering dibahas DPR
langkah-langkah antisipasi yang baik kepada masyarakat. dan pemerintah, bagaimana

56 56 parlementaria edisi 171 tH. 2019
parlEmEnTaria Edisi 173 TH. 2019