Page 61 - MAJALAH 173
P. 61
kunker
Dalam Pasal 18 UU
Penanggulangan Bencana,
memang tercantum jelas
nomenklaturnya ketika bencana
terjadi, pelimpahan wewenang
komando ditujukan pada Sekda
sebagai pejabat setingkat, di
bawah Gubernur. Akan tetapi
menurut paparan masyarakat
berdasar apa yang mereka
rasakan di lapangan, seharusnya
kewenangan ini diberikan kepada
badan yang memahami aturan
penanggulangan kebencanaan.
“Sehingga koordinasi nantinya
akan berjalan lebih cepat.
Keputusan yang cepat di dalam
kondisi krusial dan bersifat final
sangat menentukan perubahan
Tim Kunspek Baleg DPR RI foto bersama mitra di Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Anne/jk
kondisi daerah terdampak
bencana nantinya, sehingga
memasukan studi pencegahan mempercepat koordinasi memang sangat dibutuhkan
serta penanggulangan bencana penanggulangan bencana. orang-orang yang tepat,”
ke dalam kurikulum pendidikan. “Selama ini Kepala Perwakilan tuturnya.
“Ada banyak cara bagaimana BPBD diduduki oleh Sekretaris Adang berharap revisi UU
kita memberikan penekanan- Daerah. Struktur tersebut yang Penanggulangan Bencana ini
penekanan tentang pencegahan membuat koordinasi menjadi khususnya Pasal 18 ini diperjelas
baik itu di perangkat aturan sulit. Dalam kewenangannya lagi. “Nanti kita pelajari lebih
perundang-undanganan Sekda yang memimpin, tetapi lanjut mengenai siapa yang
maupun implementasi melalui dari hasil lapangan mereka pantas. Karena dirasakan sekali
pendidikan. Misalnya mulai bercerita, saat terjadi sebuah masalah di lapangan, ini yang
dari kurikulum sekolah, jadi bencana memang masih harus kita luruskan sehingga
sejak dini anak-anak diedukasi membutuhkan suatu koordinasi kerja sama bisa lebih baik lagi,”
tentang bagaimana mencegah Kementerian dan Lembaga yang tutup politisi dapil DKI Jakarta
dan menanggulangi bencana,” lebih baik,” ucap Adang. tersebut.l er,hr,ann/alw
imbuhnya.
percepat koordinasi
penanggulangan Bencana
Selanjutnya dalam pertemuan
di Padang, Sumatera Barat,
Anggota Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI Adang Daradjatun
menyampaikan bahwa
sudah banyak aspirasi dari
masyarakat yang mengeluhkan
tentang masalah komando
kepemimpinan penanggulangan
bencana, sehingga perlu
pembahasan lanjut.
Adang menuturkan bahwa
upaya perbaikan urusan
struktural dimaksudkan untuk
Anggota Baleg DPR RI Adang Daradjatun. Foto: Geraldi/jk
TH. 2019 Edisi 171 parlEmEnTaria 61
TH. 2019 Edisi 173 parlEmEnTaria 61
