Page 63 - MAJALAH 173

s O r O tan

“Yang kita persoalkan perlakuan sama. Inilah yang didominasi maskapai berbiaya
harusnya tarif maskapai low- menyebabkan ekonomi berbiaya rendah atau sekitar 80 persen
cost carrier. Ketika KPPU masuk tinggi. dan maskapai ekonomi full
selama enam bulan, tidak Ekonomi berbiaya tinggi juga service 20 persen.
menemukan apa pun. Dan baru terjadi ketika lalu lintas di udara Akan tetapi, semua fasilitas
terakhir ini menemukan jabatan dan lalu lintas di bandara begitu yang disediakan pemerintah
rangkap Direktur Utama (Dirut) padat. Bahkan, di bandara- misalnya di bandara lebih
Garuda Indonesia yang menjadi bandara besar seperti Medan, dikhususkan ke maskapai
Komisaris Utama Sriwijaya Air. Denpasar, Jakarta, pesawat yang ekonomi full service. “Jadinya
Walau ada jabatan rangkap, ingin mendarat harus berputar- kebijakan pemerintah yang
kan masih ada kompetitor lain, putar dulu di udara menunggu harus diubah kebijakan LCC 80
yaitu Lion Air. Apakah benar antrian. Ini memboroskan bahan persen tidak difasilitasi, yang
ada indikasi kartel. Kalau Dirut bakar. mana lebih fasilitasi ekonomi
Garuda menjadi Komisaris di “Mereka tidak bisa mendarat full service, sehingga LCC harus
anak perusahaannya memang langsung. Ini juga penyebab membayar semua fasilitas mulai
wajar. Saya pikir, kita belum ekonomi biaya tinggi karena dari landing fee, garbaratanya,
bisa mengatakan ini adalah menghabiskan bahan bakar. terminal semuanya harus biaya
ekonomi full service, inilah yang
menyebabkan jadi tinggi,” kata
Bambang.
Menurut Bambang, kondisi
yang ada di Indonesia terbalik
InDonESIa BISa mEnConToH BEBERaPa nEgaRa dengan kondisi di Malaysia. Di
Malaysia, walaupun maskapai
laInnya. DI luaR nEgERI, aDa BanDaRa KHuSuS LCC-nya sedikit tapi dia
BagI PERuSaHaan PEnERBangan BERBIaya muRaH. menyediakan fasilitas di bandara
khusus untuk maskapai LCC. “Di
DaRI mulaI lanDIng FEE, aIRPoRT TaX, aPRon FEE, Malaysia disiapkan khusus LCC,
Dan FaSIlITaS laInnya DIBERIKan TaRIF muRaH. jadi semuanya murah. Ini juga
bukan karena BBM mahal, tapi
InIlaH alTERnaTIF PEnERBangan yang BISa DIaKSES karena runway-nya sedikit jadi
pesawat holding (antre) di atas
maSyaRaKaT BIla TIKET PESaWaT laInnya maHal. menunggu antrean, sehingga
penggunaan BBM-nya boros,”
jelas dia.
Terkait dengan dugaan adanya
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo. Foto: Arief/jk indikasi kartel, Bambang
kartel,” jelas Bambang. Percuma bahan bakar menyerahkan sepenuhnya
Politisi Partai Gerindra ini diturunkan kalau pengaturan kepada pemerintah dan Komisi
menambahkan, Indonesia bisa ruang udara termasuk lalu Pengawas dan Persaingan Usaha
mencontoh beberapa negara lintasnya tidak efektif dan (KPPU) untuk penyelidikan
lainnya. Di luar negeri, ada efesien, akhirnya mereka harus lebih lanjut. “Masalah kartel itu
bandara khusus bagi perusahaan antri cukup lama di atas dan sudah ada yang menangani, oleh
penerbangan berbiaya murah. menghabiskan bahan bakar,” KPPU, yang mana KPPU akan
Dari mulai landing fee, airport tutur politisi dari dapil Jawa melakukan pengecekan itu, yang
tax, apron fee, dan fasilitas Timur I itu. jelas bahwa ini akibat kebijakan
lainnya diberikan tarif murah. Bambang Haryo menilai, pemerintah yang membuat
Inilah alternatif penerbangan masih tingginya harga tiket ekonomi jadi tinggi. Sebenarnya,
yang bisa diakses masyarakat pesawat karena kebijakan kartel bisa dihentikan
bila tiket pesawat lainnya mahal. pemerintah yang tidak pemerintah dengan batas atas
Sayangnya, perlakuan seperti pro terhadap maskapai dan bawah, juga ditambah
itu tidak ada di Indonesia. penerbangan. Dia menjelaskan, ketentuan dengan normal price-
Semua penerbangan diberikan saat ini di Indonesia masih nya berapa,” pungkasnya. l pun/es

TH. 2019 Edisi 171 parlEmEnTaria 63
TH. 2019 Edisi 173 parlEmEnTaria 63