Page 51 - MAJALAH 152

Marwan Cik Asan saat pertemuan
dengan Bank Indonesia, Bappenas,
dan Kementerian Keuangan di Kantor
BI Padang, Sumatera Barat, Selasa
(22/8/2017).
Politisi dari Fraksi Demokrat
ini menyatakan, bahwa kunci dari
pembangunan adalah infrastruktur
jalan. “Jalan darat Trans Mentawai
sepanjang 360 km dibutuhkan
anggaran setidaknya Rp 3,8 triliun
untuk progres yang sangat signifikan,”
katanya.
Bank Indonesia sebuah lembaga
foto : Arief/iw negara, lanjutnya, memiliki resources
yang cukup besar baik dari sisi anggaran
maupun dari sisi potensi sumber daya
distrubusi yang relatif panjang dan Bali ke depannya,” tutur Heri. manusia. “Kehadiran BI di daerah tidak
akses jalan yang kurang mendukung Tim Komisi XI DPR ke Bali hanya sekedar untuk mengendalikan
juga menjadi kendala dalam supply antara lain, Wakil Ketua Komisi XI membantu pemerintahan daerah dan
bahan baku dari luar Bali. Soepriyatno, anggota Komisi XI Indah mengendalikan inflasi tapi diharapkan
Menanggapi hal itu, Kepala Kurnia, Eva Kusuma Sundari, Edison, BI bisa memberikan input yang
Departemen Regional 3 Bank Andi Achmad, Heri Gunawan, Haerul, strategis bagi pemerintah daerah
Indonesia Firmanzah mengatakan Amin Santoso, Annarulita Muchtar agar bisa dilakukan untuk percepatan
bahwa pihaknya telah melakukan dan Achmad Hatari. Selain itu, hadir pembangunan infrastruktur mentawai,”
beberapa langkah untuk melakukan pula perwakilan dari Bank BTN, Bank ungkap Marwan.
pengendalian inflasi di Provinsi BNI dan OJK. Menanggapi hal tersebut di
Bali seperti pembentukan Tim kesempatan yang sama, Wakil
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Dorong Pembangunan Infrastruktur Gubernur Sumatera Barat Nasrul
seluruh kabupaten dan kota. Mentawai Abit mengatakan telah ada beberapa
“Saat ini Provinsi Bali telah Selain mengunjungi Provinsi kali pertemuan yang dilakukan untuk
dibentuk TPID di seluruh kabupaten Bali, Komisi XI lainnya mengunjungi percepatan pembangunan Mentawai
dan kota yaitu terdiri dari 1 TPID Mentawai Sumtera Barat. Berdasarkan baik di tingkat provinsi maupun
Propinsi Bali dan 9 TPID kabupaten data indikator makro ekonomi, pusat. Bahkan data hasil belasan kali
dan kota, selain itu Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai kunjungan langsung ke Mentawai
Bali juga telah menandatangani merupakan daerah tertinggal telah dilaporkan ke pemerintah pusat.
komitmen untuk sepakat mengarahkan dibandingkan daerah-daerah lain. “Harapan kami dengan kunjungan
segala daya upaya sesuai tugas dan Komisi XI DPR RI mendorong Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat
wewenang untuk mengendalikan dan mengajak Bank Indonesia, membantu langkah dalam percepatan
inflasi tersebut “ jelas Firmanzah. Kementerian Keuangan dan Bappenas pembangunan Mentawai,” katanya.
Ke depan TPID Provinsi Bali untuk bersama-sama memikirkan Pernyataan Nasrul Abit tersebut,
diharapkan terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur Mentawai. langsung dijawab oleh Marwan, bahwa
pengendalian harga baik melalui forum “Mudah-mudahan dengan komitmen DPR sebagai wakil rakyat
koordinasi maupun melalui SKPD pembangunan infrastruktur Mentawai mewakili rakyat seluruh Indonesia
terkait.”Kebijakan musti dibatasi dan bisa cepat masuk ke daerah yang salah satunya Kabupaten Mentawai.
harus ada sinergi dari pihak BI, OJK modern tanpa meninggalkan ciri “Kami akan memperjuangkan ini agar
dan TPID aktif melakukan rapat teknis khas kedaerahannya,” ungkap Ketua segera terealisasi”, tutup Marwan. n(jay,
sehingga dapat memperbaiki Provinsi Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI rife)

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 51