Page 47 - MAJALAH 152

mengenai pelayanan Sementara, PPIH dari Kemenag
kesehatan jamaah tetap merekomendasikan calon jamaah
haji bisa tertangani haji yang berstatus Risti untuk tetap bisa
secara komprehensif,” berangkat ibadah haji dengan alasan
pungkasnya. kemanusiaan. Terlebih, saat mendaftar
haji pria tersebut belum terkena
Pemerintah Harus penyakit gagal ginjal, dan ia pun sudah
Satu Suara Tentang menunggu antrian daftar tunggu haji
foto : Ayu/iw kasus CJH hal hingga bertahun-tahun, sangat tidak
manusaiwi ketika kesempatan itu datang
Berbeda
dengan Tim Panja tapi pemerintah tidak membolehkan.
yang memberikan Terkait penyakit yang diderita, Kemenag
apresiasi setelah meyakini bahwa usia seseorang ada di
istithaah kesehatan haji. Bahkan mereka meninjau Embarkasi Suabaya. tangan Illahi. Pihak keluarga dan calon
berhasil memotivasi calon jemaah haji Embarkasi di Makassar mendapat jemaah haji yang bersangkutan pun
untuk menunda keberangkatan karena kritikan dari Ketua Tim Panja Kesehatan sudah membuat surat pernyataan tidak
kondisi kesehatan yang tidak baik,” Haji yang juga Wakil Ketua Komis akan menuntut apa-apa kepada PPIH
ungkap Ketua Tim Panja Kesehatan IX Syamsul Bachri, usai peninjauan jika terjadi sesuatu kejadian terburuk
Haji Ermalena di Embarkasi Surabaya. pihaknya menemukan adanya pro- dengan calon jemaah haji Risti tadi.
Lebih lanjut Politisi F-PPP itu kontra rencana keberangkana calon “Dualisme keputusan itu sebenarnya
menjelaskan Pemeriksa Kesehatan dan jemaah haji yang merupakan jamaah tidak boleh terjadi. Pemerintah baik
Pembinaan Kesehatan dalam rangka dengan status resiko tinggi (Risti). Dinas Kesehatan maupun Panitia
Istithaah kesehatan haji dilaksanakan “Tadi dipaparkan ada sebuah kasus Perjalanan Ibadah Haji Kementerian
sesuai standar teknis pemeriksaan calon jemaah haji beresiko tinggi, yakni Agama harus satu suara terkait kasus
kesehatan dan pembinaan kesehatan penderita gagal ginjal berusia 49 tahun seperti ini. Oleh karena itu ke depan
haji yang ditetapkan oleh menteri. asal Maluku yang menempuh berbagai kami akan kembali membahas hal ini
“Kami mengindahkan adanya cara (sampai Ombudsman) untuk tetap kepada pemerintah pusat mengenai
pembinaan kesehatan jamaah haji sejak bisa diberangkatkan ke tanah suci,” ujar batasan-batasan dan perkecualian
dini terhadap calon jamaah haji, agar Syamsul di Makasar. sebuah kasus calon jemaah haji Risti.
sampai nanti keberangkatan dokumen Pada kesempatan itu, Panja Jangan sampai pemerintah daerah
kesehatan setiap jamaah haji itu bisa melihat adanya dualisme keputusan atau Panitia Perjalanan Ibadah Haji di
terkontrol dengan baik,” tegasnya. dari pemerintah dalam menangani daerah mengalami kebingungan. Dalam
Namun pihaknya menyayangkan, kasus tersebut. Dinas Kesehatan hal ini pemerintah harus satu suara,”
calon jamaah yang terdaftar sebagai Haji dari Kemenkes dengan merujuk pungkasnya. n(rnm, iw, ayu)
peserta BPJS Kesehatan hanya 45 pada Permenkes 15
persen. Padahal dalam mewujudkan tahun 2016 dimana
istithaah harus sejalan dengan pelayanan penderita sakit gagal
kesehatan. Maka dari itu Komisi IX ginjal termasuk dalam
menghimbau salah satu persyaratan salah satu calon jemaah
menjadi jamaah haji yaitu wajib memiliki haji penyakit berisiko
Kartu BPJS Kesehatan sebagai jaminan tinggi yang tidak
kesehatan. bisa diberangkatkan
“Kita akan mendorong pihak terkait ke tanah suci.
mengintegrasikan pelayanan yang sudah Mengingat penderita
disediakan ini. Jadi ketika seseorang harus menjalani cuci
ditetapkan sebagai calon jemaah haji, darah setiap tiga hari foto : Ria/iw
salah satu persyaratannya harus memiliki sekali dalam setiap
kartu BPJS. Agar permasalahan minggunya.

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 47