Page 53 - MAJALAH 177
P. 53
SUMB ANG SARAN
kinerja tahun-tahun sebelumnya, salah faktor yang berkontribusi sasaran penting pengawasan
gambaran ini tentu menyisakan terhadap relatif rendahnya kinerja DPR RI. Tentu tidak berhenti di
pertanyaan klasik yang kurang legislasi selama ini. Namun situ, beragam panitia atau tim
lebih sama bahwa kinerja tersebut demikian, selain pagar statutoris pengawasan DPR RI pun perlu
selalu dimaknai sebagai sesuatu yang mewajibkan proses legislasi diberikan bobot perhatian politis ke
yang inkremental dan business as dilakukan secara bersama-sama depan.
usual. Pertanyaannya kemudian dengan pemerintah, tingginya Kasus lain yang juga memiliki
tentu, momentum berakhirnya kinerja pengawasan DPR RI tentu derajat kepentingan politis
jabatan keanggotaan kali ini tidak hanya sifat pengawasan yang yang kuat adalah kinerja tim
legacy apa yang telah ditorehkan? menjadi domain penuh lembaga ini pengawasan/pemantauan
Beberapa perspektif kinerja tetapi juga aspek pengawasan yang penanggulangan bencana.
DPR RI di atas setidaknya dapat merefleksikan lembaga perwakilan Menyimak kehidupan sebagai
menjadi modalitas politik bagi sebagai lembaga yang memang bangsa yang hidup dalam daerah
kesinambungan proses konsolidasi tugasnya harus ngomong (baca bencana, kemampuan mitigasi
politik keanggotaan DPR RI 2019- parl(er)iament= berbicara). Aspek dan adaptasi bencana menjadi
2024 sebagai lembaga penyambung lain adalah derajat ke-mendesak- modaliatas penting untuk
lidah rakyat. Pertama, sejalan an persoalan dan luasan cakupan mengelolanya secara lebih inklusif,
dengan politik pembangunan pengawasan yang mencakup tidak hanya secara infrastruktur
jangka menengah yang progresif pelaksanaan UU, akuntabilitas tetapi juga kelembagaan (modal)
khususnya dalam penuntasan keuangan negara, dan serangkaian sosial yang menopangnya. Sebagai
infrastruktur, sejumlah agenda kebijakan pemerintah. lembaga perwakilan dengan basis
pembangunan penting pemerintah Mari kita lihat sebagian fakta konstituensinya, peran DPR RI
tentu membutuhkan dukungan berikut. Kelembagaan pelaksanaan tentu menjadi relevan untuk
politik lembaga perwakilan untuk fungsi pengawasan Pansus Hak memastikan pemerintah dapat
memastikan tata kelola yang Angket Pelindo II, misalnya mengarahkan kemampuan struktur
akuntabel secara politis dapat diarahkan untuk memastikan dan lembaga sosial masyarakat
tercapai, kelembagaan pembiayaan tata kelola BUMN yang bersih dan untuk melakukan adaptasi terhadap
konvensional melalui skema akuntabel. Tentu tidak berhenti setiap bencana. Jadi, memposisikan
APBN maupun non-konvensional di situ, luaran Pansus ini juga peran pengawasan DPR RI dalam
melalui skema kemitraan, hibah diarahkan untuk memastikan bidang ini adalah untuk mendorong
dan/atau pinjaman luar negeri. tercapainya politik pengelolaan pemerintah mampu membaca,
Peran sejumlah tim atau panja BUMN yang semakin kompetitif menafsirkan, memahami, dan
pengawasan/pemantauan DPR di era disruption ini. Kasus yang memaknai terhadap kejadian
RI selama ini perlu diperkuat dalam pelaksanaan pengawasan, bencana yang tidak semata-mata
ke depan. Hal lain tentu terkait misalnya Otsus Papua. Gejolak didasarkan pada standar atau
dengan keperluan penguatan bobot terbaru di Papua misalnya, norma umum (Indra Tranggono,
kemauan politik DPR RI terkait memunculkan pertanyaan seberapa 2019).
dengan isu optimalisasi penentuan jauh efektivitas implementasi Tentu DPR RI sebagai lembaga
politik anggaran pemerintah kebijakan Otsus Papua, dalam politik yang isinya orang-orang
yang lebih asertif dan afirmatif konteks misalnya, arti pentingnya yang juga merefleksikan tingkah
untuk kepentingan publik. Agenda pengelolaan dinamika stabilitas polah masyarakat secara umum,
‘formal’ pemindahan ibukota, di wilayah “panas” secara politis beberapa kasus yang menohok
utang luar negeri, isu jaminan tidak hanya untuk memastikan rasa keadilan publik tentu menjadi
sosial, untuk menyebut sebagian, terjaganya ketertiban umum dan sebuah catatan yang harus segera
merefleksikan tantangan ini. Last arah kesejahteraan masyarakat disudahi. Seiring dengan semakin
but not the least, pelaksanaan fungsi di sana tetapi juga menjaga asertifnya, aktor dan kekuatan
pengawasan. membendung “globalisasi” isu di sipil, cepat atau lambat, lembaga
Dalam perspektif publik, Papua. Artinya, sebelum menjadi perwakilan DPR RI tentu dipaksa
njomplang-nya pelaksanan bola panas yang semakin liar berbuat yang terbaik untuk rakyat,
fungsi, tugas dan wewenang DPR secara politis, fokus pemerintah karena dari kinerja inilah, rakyat
RI yang lebih dititikberatkan pada pengelolaan isu keamanan mau memberikan suaranya.
pada aspek pengawasan untuk dan ketertiban yang inheren dalam Dirgahayu Indonesia! Dirgahayu
sebagian harus diakui sebagai pendekatan kesejahteraan menjadi DPR RI! l
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 53
