Page 52 - MAJALAH 177

SUMB ANG SARAN

74 Tahun Lembaga

Penyambung Lidah Rakyat

Oleh: Haryadi
Staf Peneliti Puslit BK DPR RI

diukur dari fakta-fakta hasil kerja, merampungkan 15 UU, berjajar dari
subjektif maupun objektif, yang UU tentang pengesahan perjanjian
tidak jarang cenderung dimaknai internasional, APBN 2019, Serah
sebagai proses atau perhelatan Simpan Karya Cetak dan Rekam,
Momentum kemerdekaan RI politik yang terjadi dalam ‘ruang Kebidanan, Penyelenggaraan Ibadah
ke-74 tahun kali ini memiliki kosong’ relatif seperti layaknya Haji dan Umrah sampai UU tentang
Sisnas Iptek. Memasuki masa-masa
badan-badan hukum privat yang
nuansa makna penting bagi harus menghasilkan ‘nilai-nilai’ terakhir keanggotaannya, DPR RI
DPR RI yang juga merayakan dalam hitung-hitungan kuantitatif. periode ini juga tidak sepenuhnya
hari jadinya. Bermakna Padahal lembaga ini adalah memposisikan diri sebagai lembaga
penting karena momentum tempat di mana kompromi politik lame duck. Masih berkutatnya
setiap aktor di dalamnya untuk
proses pembahasan 36 RUU dan
tersebut berbarengan dengan memungkinkan apa yang tidak proses penyusunan 12 RUU lainnya
berakhirnya masa jabatan mungkin sebagai hal yang inheren merefleksikan hal ini. Dalam
keanggotaan DPR RI periode dalam setiap proses politik sesuai perspektif kerja bersama dengan
2014-2019. dengan nilai-nilai dan platform pemerintah, situasi ini menegaskan
bahwa berkutatnya proses yang
partai pengusung dalam konteks
keseimbangan kekuasaan. Minimal, alot dan berliku, kalau tidak mau
seperti halnya dalam adagium disebut rendahnya kinerja, tentu
alam ukuran manusia, politik, adalah strategi minimax, tidak semata-mata pada persoalan
usia ke-74 tahun mengurangi risiko maksimal atau politicking di Senayan.
merefleksikan sebuah memaksimalkan ‘nilai’ hasil yang Dalam fungsi anggaran,
garis kehidupan yang minimal. Belum lagi kalau dilihat tentu kinerja terukurnya adalah
Dparipurna, kalau tidak dalam konteks rambu-rambu penetapan politik anggaran
mau disebut mulai uzur, setidaknya normatif pelaksanaan fungsi, tugas negara melalui UU APBN 2019,
dalam hitungan angka harapan dan wewenang DPR RI yang juga pengesahan Pertanggungjawaban
hidup orang Indonesia. Namun merupakan produk kompromi Pelaksanaan APBN 2018 dan proses
demikian, dalam proses perakaran bersama dengan pemerintah. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
(baca: pelembagaan) nilai-nilai Dengan demikian, mendasarkan 2020. Dalam kerangka pelaksanaan
peradaban, rentang waktu tersebut penilaian baik dan buruknya fungsi pengawasan, DPR RI telah
tentu masih jauh dari cukup kinerja DPR RI pada ukuran jumlah membentuk 8 Tim Pengawasan atau
menuju sebuah kemapanan. Karena legislasi yang diloloskan atau Pemantauan, 40 Panja Pengawasan,
itu, kiranya pertanyaan pentingnya seberapa besar derajat menggigitnya 1 Pansus Angket, dan pemberian
adalah seberapa jauh DPR RI pelaksanaan fungsi anggaran atau pertimbangan atau persetujuan
telah berkiprah untuk mendorong pengawasan, mengimplikasikan pengangkatan pejabat publik.
proses konsolidaasi politik sebagai kentalnya penilaian politis jika tidak Aspek lain adalah keterlibatan aktif
lembaga perwakilan penyambung memasukkan variabel lembaga DPR RI dalam serangkaian forum
lidah rakyat. eksekutif. antar-parlemen dan organisasi
Pada momentum ini biasanya Merujuk laporan kinerja internasional lainnya, secara
jutaan mata rakyat akan tertuju khususnya pada tahun terakhir bilateral maupun multilateral, untuk
pada kinerja DPR RI selama lima keanggotaan periode 2014-2019 mendukung pelaksanaan politik luar
tahun terakhir. Ya, kinerja! Dalam menunjukkan dalam pelaksanaan negeri pemerintah.
perspektif umum, kinerja bisa jadi fungsi legislasi, DPR RI telah Dengan sedikit flashback terhadap

52 PARLEMENTARIA EDISI 177 TH. 2019