Page 47 - MAJALAH 177
P. 47
LAPORAN UTAMA
atau penyitaan, termasuk juga berharap agar sosialisasi terkait
rekonstruksi (di Gedung DPR kode etik dan tata beracara
RI). Termasuk di rumah jabatan, kepada Anggota Dewan kembali
itu biasanya disertai unsur PERLU ADANYA dimasifkan. Menurutnya juga
MKD. Kita hanya menyaksikan perlu ada kesadaran bersama
prosesnya. Kalau masalah pidana, SINERGI DENGAN yang menjadi pengawas Anggota
kita tidak ikut campur dengan KEPOLISIAN DAN Dewan adalah dirinya sendiri.
Kepolisisan, Kejaksaan, dan KPK,” “Kami ingin ada kesadaran
ia memastikan. KEJAKSAAN TINGGI, bersama bahwa pengawas
Soenmandjaja menjelaskan, utama adalah diri kita, termasuk
selain sinergi terkait penanganan TERMASUK KOMISI pengendali. Nah panduannya
perkara, selama 2 tahun terakhir, PEMBERANTASAN juga lebih kepada ikhtiar
pihaknya juga melakukan dalam menjaga kehormatan,
sosialisasi tentang Undang- KORUPSI (KPK) harkat dan martabat lembaga
Undang MPR, DPR, DPD, DPRD dan anggota. Tapi kan yang
(UU MD3) dan Tata Beracara bersangkutan adalah anggota
ke Polda dan Kejati di sejumlah dalam lembaga, sebetulnya
daerah. Bahkan menurutnya panel dibuat, MKD membuat (harkat dan martabat) langsung
sosialisasi juga perlu dilakukan pengumuman di media massa dan melekat. Perilaku (Anggota
hingga tingkat Kabupaten dan terkait pembentukan panel. Panel Dewan) yang bersangkutan
Kota, dalam hal ini di Polres itu terdiri dari 3 Anggota MKD adalah perilaku lembaga,”
dan Kejaksaan Negeri. Dalam dan 4 perwakilan masyarakat. tandas Soenmandjaja.
sosialisasi itu, pihaknya juga “Apakah para ahli, akademisi, Legislator daerah pemilihan
menyerap berbagai masukan kalangan advokat, atau ahli etika (dapil) Jawa Barat V itu berpesan,
dan saran terkait penegakan etik untuk berkenan menjadi anggota setidaknya ada tiga hal yang dapat
terhadap Anggota Parlemen. panel,” pungkasnya. menjadi panduan bagi Anggota
“Masukan-masukan itu, Soenmandjaja menambahkan, Dewan agar tidak menemui
pertama misalnya apakah Anggota yang ingin dipertahankan dalam perkara selama menjadi wakil
MKD ini juga dibekali kemampuan etika penanganan perkara rakyat. Pertama, perlu adanya
atau keterampilan berkaitan Anggota Dewan yang diadukan penguatan pada iman, takwa
dengan teknik penyidikan. oleh pihak tertentu adalah serta ahlak mulia. Kemudian
Dikaitkan Kitab Undang-Undang penanganan di Fraksi terlebih yang kedua adalah internalisasi
Hukum Acara Pidana (KUHP) dahulu. MKD menghormati ideologi, dan yang ketiga adalah
Nomor 8 Tahun 1981, kita penyelesaian di tingkat Fraksi. kesadaran bahwa jabatan Anggota
sampaikan bahwa itu penegakan Namun apabila penanganan Dewan adalah amanat rakyat yang
etika, sehingga tidak perlu perkara itu tidak selesai, maka harus dijalankan.
mengacu pada Undang-Undang akan diproses MKD. “Nah di MKD “Kami menjadi Anggota DPR
itu. Namun demikian secara ini Anggota dari Fraksi yang sama setelah diberi mandat oleh
kita juga dibekali teknis teknik (dengan Anggota Dewan yang partai, diajukan ke KPU, diberi
penyelidikan dan penyidikan,” diproses) tidak ikut lagi,” imbuh dapil dan nomor urut, kemudian
jelasnya sembari menambahkan Anggota Komisi III DPR RI itu. dipilih masyarakat. Jadi itu
yang kedua ada masukan terkait adalah kedaulatan rakyat yang
pihak yang mengawasi MKD. PERLU INTERNALISASI IDEOLOGI diamanahkan kepada Anggota
Dan yang terakhir, lanjut Memasuki DPR RI Periode 2019- Dewan. Manusia ada salah,
Soenmandjaja, perlu tidaknya 2024, banyak harapan kepada tapi tiga perangkat ini perlu
keikutsertaan Kepolisian dan Anggota Dewan terpilih yang dijadikan imunisasi dan menjadi
Kejati pada penanganan perkara diungkapkan Soenmandjaja. Ia peradaban atau budaya bagi
Anggota Dewan. Menurutnya, berharap penanganan perkara setiap Anggota Dewan. Dengan
jika ada pengaduan terhadap kepada Anggota Dewan tidak demikian perasaan-perasaan
Anggota Dewan yang berpotensi semakin kompleks. Namun bukan yang baik-baik dan mulia itu bisa
mendapat sanksi berat, maka berarti ia membatasi adanya mencegah Dewan melakukan hal-
MKD menindaklanjutinya pengaduan yang dilayangkan hal yang tidak diinginkan,” pesan
dengan membuat panel. Sebelum kepada MKD. Sehingga ia Soenmandjaja. l sf/es
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 47
