Page 46 - MAJALAH 177

LAPORAN UTAMA

Jalani Pekerjaan “Malaikat”

Mahkamah Kehormatan
Dewan (MKD) DPR
RI memilki tugas
untuk menjaga serta
menegakkan kehormatan
dan keluhuran martabat
DPR RI sebagai lembaga
perwakilan rakyat,
melakukan evaluasi dan
penyempurnaan peraturan
DPR tentang kode etik
DPR RI.

akil Ketua MKD
DPR RI Tb.
Soenmandjaja
mengatakan,
W beratnya tugas
yang dijalankan Pimpinan dan
Anggota MKD bak mengemban
pekerjaan “malaikat”. Wakil Ketua MKD DPR RI Tb. Soenmandjaja. Foto: Arief/OD
“MKD termasuk Alat
Kelengkapan Dewan yang
mengawal harkat dan martabat menjadi 575 Anggota. Untuk itu, Soenmandjaja melihat perlunya
lembaga dan anggota. Ini pada pertemuan antara Pimpinan penguatan, termasuk penguatan
pekerjaan ‘malaikat’ yang saya DPR RI dengan Pimpinan serta fasilitas guna memperlancar
rasa tak ada orang yang sanggup. Anggota MKD, disepakati bahwa penanganan perkara Anggota
Jadi secara kelembagaan, menurut Pimpinan MKD akan dilengkapi Dewan. Misalnya MKD menerima
saya sudah dahsyat selama ini. 3-5 Tenaga Ahli. Menurutnya, pengaduan dan harus diadakan
Tentu perangkatnya harus ada belum ada urgensi penambahan penyelidikan sampai ke daerah,
pengawalan yang lebih,” kata Pimpinan maupun Anggota MKD. sehingga tidak memungkinkan
Soenmandjaja, saat ditemui “Pimpinan MKD tidak harus MKD menjalankan tugasnya
Parlementaria, di ruang kerjanya, terlalu banyak, toh di dalam karena di luar kewenangan MKD.
Gedung Nusantara I DPR RI, kasus-kasus masih bisa Untuk itu, perlu adanya sinergi
Senayan, Jakarta, baru-baru ini. diselesaikan Panja (Panitia Kerja) dengan Kepolisian dan Kejaksaan
Soenmandjaja menambahkan, MKD. Ya karena sebagai Anggota Tinggi, termasuk Komisi
pekerjaan MKD semakin berat MKD juga merangkap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
karena untuk menegakkan ataupun Pansus, atau di AKD “Kami juga berterima kasih
kehormatan 560 Anggota Dewan lainnya. Ke depan andai ada kepada KPK, karena sekarang
hanya ditopang oleh 17 Anggota penambahan Pimpinan hanya sudah ada koordinasi yang
MKD dan 10 Tenaga Ahli. Belum untuk proporsional,” tandas konkret antara KPK dan
lagi pada periode 2019-2024, legislator PKS itu. DPR. Terutama kalau ada
Anggota Dewan akan bertambah Dalam menjalankan kinerjanya, penggeledahan, pemeriksaan

46 PARLEMENTARIA EDISI 177 TH. 2019