Page 51 - MAJALAH 177
P. 51
LAPORAN UTAMA
PENGAWASAN DANA DESA
BERMASALAH
Sementara itu Andreas
mengungkapkan, selama tahun
2015-2019, Dana Desa telah
direalisasikan sebesar Rp 256,9
triliun dan mengalami tren
peningkatan. Namun, masih
ditemukan sejumlah permasalahan
terkait pengawasan Dana Desa.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK
atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2018, BPK
menemukan belum adanya sistem
pengawasan atas pengelolaan Dana
Desa.
Diantaranya, Kemendagri belum
merancang sistem pengawasan
pengelolaan Dana Desa, belum
adanya sistem aplikasi untuk
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto beserta pimpinan BAKN DPR RI. Foto: Arief/OD monitoring pengelolaan Dana
Desa, belum ditetapkannya
dan peningkatan kualitas sumber dalam pengelolaan Dana Desa standar Akuntasi Pemerintah
daya manusia pendamping desa, ini memang terkait dengan Desa. Belum lagi, perencanaan
sehingga manfaat dana desa dapat SDM dalam hal pengawasan dan tidak mempertimbangkan
segera dirasakan. pemeriksaan,” kata Willgo usai perencanaan pembangunan desa
“BAKN akan mendorong mengikuti Kunjungan Kerja BAKN dan prioritas penggunaan Dana
pemerintah untuk bersinergi dalam DPR RI ke Kantor Perwakilan Desa, dan BUMDes belum dapat
melakukan konsolidasi regulasi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi kontribusi signifikan bagi
antara kementerian terkait yang Provinsi NTB. perekonomian desa.
mengatur tentang pengelolaan dan Untuk itu dengan Andreas juga mempermasalahkan
penyaluran dana desa, sehingga menyesuaikan tema ‘SDM ketidakhandalan data Dana
kendala-kendala dalam penyaluran Unggul, Indonesia Maju’ di Desa, akibat dualisme indeks
dana desa dapat diatasi,” tambah ulang tahun ke-74 ini, Willgo pembangunan desa yaitu Indeks
legislator dapil Nusa Tenggara mendorong pemerintah untuk Desa Membangun (IDM) dan
Barat itu. menciptakan sumber daya Indeks Pembangunan Desa (IPD).
Keterbatasan Sumber Daya manusia yang berkarakter yang Menyikapi permasalahan itu, BAKN
Manusia (SDM) aparatur desa tidak hanya unggul dari sisi menyarankan kepada Pemerintah
dan minimnya pelatihan terkait teknologi namun memahami untuk mengoptimalkan perannya
pengelolaan Dana Desa masih ke-Indonesiaan dan ideologi melalui Kemendagri, Kementerian
menjadi tantangan pengelolaan Pancasila sebagai dasar negara. Desa PDTT, dan Kementerian
Dana Desa di sejumlah daerah. “Kita harap mereka tidak Keuangan dalam membina dan
Sehingga menurut Willgo, perlu hanya unggul dari sisi kemajuan mengawasi pengelolaan keuangan
adanya kebijakan di tingkat teknologi dan ilmu pengetahuan desa di tingkat Pemerintah.
nasional untuk memberikan tetapi juga kesadaran berbangsa Selain itu, masih kata politisi
pelatihan pengelolaan Dana Desa dan bernegara ini juga cukup F-PDI Perjuangan ini, untuk
secara berkala kepada aparatur kuat. Artinya nasionalisme dan penguatan sinergitas dan
desa. patriotismenya juga. Saya kira sinkronisasi regulasi, BAKN
“Saat ini kita merasakan masih tema tahun ini cukup bagus, mendorong ditetapkannya
banyak yang perlu mendapatkan bagaimana sumber daya manusia Surat Keputusan Bersama (SKB)
pelatihan pengelolaan Dana menjadi salah satu dari inti antara Kemendagri, Kementerian
Desa. Dan pemerintahan desa daripada membawa Indonesia ke Keuangan, Bappenas serta
yang menjadi satu kendala depan,” imbuhnya. Kementerian Desa dan PDTT. l er/es
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 51
