Page 41 - MAJALAH 177
P. 41
LAPORAN UTAMA
pada periode masa keanggotaan
SEBAGAI NEGARA DPR saat itu, hasil tersebut
HUKUM, SEGALA ASPEK berikutnya dan berdasarkan
KEHIDUPAN DALAM kesepakatan DPR, Presiden, dan/
BIDANG KEMASYARAKATAN, atau DPD, Rancangan Undang-
KEBANGSAAN, DAN Undang tersebut dapat dimasukkan
KENEGARAAN TERMASUK kembali ke dalam daftar Prolegnas
Jangka Menengah dan/atau
PEMERINTAHAN HARUS Prolegnas Prioritas Tahunan.
BERDASARKAN ATAS HUKUM Undang-Undang tentang
YANG SESUAI DENGAN SISTEM Pembentukan Peraturan
HUKUM NASIONAL Perundang-undangan merupakan
pelaksanaan dari perintah Pasal
22A Undang-Undang Dasar
Wakil Ketua DPR RI
Utut Adiyanto Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa
Foto: Jaka/OD
‘Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pembentukan undang-
saat ini, hasil pembahasan menyampaikan pendapatnya undang diatur lebih lanjut dengan
rancangan UU itu disampaikan masing-masing tentang RUU PPP undang- undang’.
pada DPR RI periode berikutnya secara tertulis ke meja Pimpinan Undang-Undang tentang
untuk dilanjutkan. Berdasarkan DPR RI. Pembentukan Peraturan
kesepakatan DPR RI, Presiden, “Kini tiba saatnya saya Perundang-undangan
dan atau DPD RI, rancangan UU menanyakan kepada sidang didasarkan pada pemikira
tersebut dapat dimasukkan kembali dewan yang terhormat. Apakah bahwa Negara Indonesia adalah
ke dalam daftar prolegnas jangka RUU usul Badan Legislasi negara hukum. Sebagai negara
menengah dan atau proglegnas tentang Pembentukan Peraturan hukum, segala aspek kehidupan
prioritas tahunan. Perundang-Undangan dapat dalam bidang kemasyarakatan,
Setelah disepakati di DPR RI, disetujui menjadi usul inisitif DPR kebangsaan, dan kenegaraan
selanjutnya akan dibahas bersama RI?” tanya Wakil Ketua DPR RI termasuk pemerintahan harus
Pemerintah. Kemudian, jika sudah Utut Adianto saat memimpin Rapat berdasarkan atas hukum yang
menemukan kesepakatan antara Paripurna di Gedung Nusantara II sesuai dengan sistem hukum
DPR RI dan Pemerintah akan segera DPR RI, Senayan, Jakarta. Kemudian nasional.
disahkan dalam rapat paripurna. serentak dijawab “setuju” oleh para Sebagai penyempurnaan
Totok pun yakin pemerintah akan Anggota DPR RI yang hadir. terhadap Undang-Undang
sepakat dengan revisi tersebut. Dia Dalam RUU PPP akan diatur, sebelumnya, terdapat materi
juga yakin revisi ini bisa selesai rancangan undang-undang yang muatan baru yang ditambahkan
pada akhir September. “Ini sudah tidak selesai, bisa dilanjutkan dalam Undang-Undang ini, yaitu
selesai sebetulnya, kan tinggal pembahasannya oleh Anggota DPR antara lain, pengaturan mekanisme
pemerintah ketemu dengan DPR RI pada periode mendatang. Semua pembahasan Rancangan Undang-
RI. Jadi setelah usul inisiatif DPR fraksi sepakat adanya sistem carry Undang yang sudah dibahas oleh
RI, kita harapkan presiden segera over atau lanjutan pembahasan DPR bersama Presiden dalam
menugaskan kepada kementerian RUU yang belum selesai ke DPR suatu periode untuk dibahas
terkait, lalu dibahas dengan DPR,” periode selanjutnya. Sistem carry kembali dalam periode selanjutnya
ungkapnya. over itu tertuang dalam perubahan untuk memastikan keberlanjutan
Akhirnya pada Rapat Paripurna UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang dalam pembentukan Undang-
DPR RI tanggal 3 September, Pembentukan Peraturan Perundang- Undang, dan pengaturan mengenai
menyetujui Rancangan Undang- undangan. Pemantauan dan Peninjauan
Undang tentang Pembentukan Masih dalam RUU tersebut, terhadap Peraturan Perundang-
Peraturan Perundang-Undangan di Pasal 71A, diatur tentang undangan sebagai satu-kesatuan
(RUU PPP) menjadi usul inisitif pembahasan Rancangan Undang- yang tak terpisahkan dalam
DPR RI. Persetujuan tersebut Undang sebagaimana dimaksud proses Pembentukan Peraturan
diperoleh setelah sepuluh fraksi dalam Pasal 65 ayat (1) belum selesai Perundang-undangan. l eko/es
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 41
