Page 37 - MAJALAH 177
P. 37

LAPORAN UTAMA





                                                                               mencerdsakan anak bangsa
                                                                               bukan karena mau menjadi PNS
                                                                               (Pegawai Negeri Sipil) melalui
                                                                               guru. Selain, itu dalam distribusi
                                                                               guru juga harus diperbaiki dan
                                                                               terkait pengajar SMK (Sekolah
                                                                               Menegah Kejuruan) yang harus
                                                                               sesuai dengan perkembangan
                                                                               zaman terkait guru untuk
                                                                               kaum disabilitas juga harus
                                                                               diperhatikan. Kemerdekaan
                                                                               pendidikan harus merata untuk
                                                                               semua anak Indonesia,” jelasnya.

                                                                               ANAK INDONESIA HARUS MERDEKA
                                                                               DI BIDANG PENDIDIKAN
                                                                               Bertepatan dengan HUT RI
                                                                               dan DPR RI, Komisi X DPR
                                                                               mempersembahkan
                                                                               kesungguhannya dalam
                                                                               memerdekakan anak bangsa di
                                                                               bidang pendidikan. “Layaknya
                                                                               kemerdekaan, pendidikan adalah
                                                                               hak segala bangsa, tidak boleh
            Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Kresno/OD               ada satu anak Indonesia yang
                                                                               tidak bisa mengakses pendidikan,
                                                                               kaum marjinal tidak boleh
            dalam bentuk alokasi anggaran.    dinilai belum komprehensif.      luput dari perhatian pemerintah
            Tidak mungkin bisa mewujudkan     “Unggul itu ada ukurannya, maka   dalam peningkatan sumber daya
            pendidikan yang unggul kalau      gran desain harus dibuat terlebih   manusia (SDM),” jelasnya.
            tidak mengalokasikan dana         dahulu. Apa yang ingin dicapai     Sebagai Bapak ABK di daerah
            yang cukup untuk membangun        lima tahun ke depan. Kita mau    pemilihannya, ia berharap
            pendidikan.                       unggul di bidang apa. Ini harus   pemerintah juga konsen untuk
              “Maka 20 persen anggaran        dibuat, karena kita tidak memiliki   meingkatkan pendidikan di anak
            melalui APBN harus dikaji         data secara komprehensif         berkebutuhan khusus dan kaum
            kembali. Pasalnya, kalau postur   terhadap angka kebutuhkan        marjinal untuk mendapatkan
            anggaran pendidikan tidak         sumber daya yang dibutuhkan      pendidikan yang mumpuni untuk
            diubah, akan sama saja, tidak     untuk Indonesia,” jelasnya,      memajukan bangsa sesuai visi
            akan berpengaruh terhadap         seraya mengungkapkan, sehingga   presiden.
            peningkatan mutu pendidikan.      nantinya DPR dan Presiden           “Maka pertama yang harus
            Bayangkan anggaran Rp 505,8       meninggalkan legesi yang baik di   diperbaiki pola penggangaran,
            triliun ini tersebar di 18 K/L,   dunia pendidikan.                karena anggaran ini belum
            selain itu 63 persen ditransfer ke   Untuk menciptakan SDM         optimal untuk meratakan
            daerah dalam bentuk Dana Alokasi   unggul, pemerintah juga         dan meningkatkan kualitas
            Khusus (DAK), Dana Alokasi        harus fokus pada peningkatan     pendidikan. Hal tersebut terlihat
            Umum (DAU) dan Otonomi            kemampuan tenaga pendidik.       dari data di Kementerian
            Khusus (otsus),” jelasnya kepada   “Fokus saja meningkatkan        Pendidikan dan Kebudayaan
            Parlementaria beberapa waktu      kemampuan tenaga pendidik,       (Kemendikbud) bahwa kurang
            lalu.                             karena beberapa tahun ke depan   dari 50 persen sekolah yang
              Selain optimalisasi postur      mereka yang akan terus mencetak   memenuhi standar nasional
            anggaran, pihaknya juga kian      SDM unggul.  Untuk menjadi       pendidikan, namun komisi X
            menyuarakan terkait grand design   tenaga pendidik atau guru, saya   terus mendorong perbaikan
            dalam dunia pendidikan yang       berharap karena kesadaran untuk   pendidikan,” jelasnya. l rnm/es



                                                                        TH. 2019      EDISI 177      PARLEMENTARIA        37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42