Page 32 - MAJALAH 177
P. 32
LAPORAN UTAMA
Tak Sekadar Pencitraan, pemerintah sesuai dengan amanat
undang-undang, serta amanat
Komisi VIII DPR dari rakyat. “Asumsi pengawasan
yang kami lakukan itu lebih kepada
bagaimana kinerja pemerintah
Terus Bekerja sesuai dengan harapan rakyat,”
tambahnya.
Tidak hanya pengawasan, soal
anggaran, Ace menilai bahwa para
Memasuki usia ke-74, DPR RI terus berbenah. Semua Anggota Dewan sering merasa
anggota parlemen diharapkan mampu berkerja sebaik- tidak puas dengan penyusunan
anggaran yang dilakukan oleh
baiknya untuk rakyat, dan rakyat juga diharapkan untuk pemerintah. Hal ini terlihat dari
terus mengawasi kinerja representasi dari masing-masing masih banyak ditemuinya anggaran
daerah konsituennya. untuk pos-pos tertentu tertentu
yang menjadi prioritas pemerintah,
padahal hal terdapat pos tersebut
etidaknya, harapan inilah dinilai sebagai 5-D, yang hanya belum tentu perlu mendapat
yang diutarakan Wakil Datang, Duduk, Dengar, Diam, prioritas anggaran.
Ketua Komisi VIII DPR dan Duit, sekarang sudah tidak ada “Banyak pos-pos anggaran
RI Ace Hasan Syadzily. lagi. Datang kita datang, duduk tertentu yang tidak seharusnya
S“Citra DPR RI yang dulu kita duduk, tapi kita tidak diam menjadi anggaran untuk kegiatan
karena parlemen itu kan dalam tertentu atau program tertentu
bahasa Latin artinya bicara, ya tapi oleh pemerintah masih
tugas Anggota Dewan ya bicara, dimasukkan, tapi itu adalah
tentu bukan asal bicara tetapi harus hak pemerintah. Fungsi kita
mampu mengkritisi dan membawa sebetulnya adalah bagaimana kita
aspirasi rakyat,” kata Anggota DPR bisa mendorong agar pemerintah
RI daerah pemilihan Banten I ini, mampu bekerja sesuai dengan
akhir Agustus lalu. aspirasi rakyat,” ujar Politisi Partai
Fungsi dan tugas utama yang Golkar ini.
dimiliki seorang Anggota Dewan,
khususnya pengawasan, dinilai UU PEKERJA SOSIAL
Ace telah dilakukan secara baik Terkait kinerja legislasi, pada
di DPR. Menurutnya, DPR saat ini dasarnya masyarakat sudah bisa
sudah sangat kritis dalam menilai kinerja legislasi dari
mengawasi pemerintah, undang-undang yang sudah
sehingga apa yang disahkan. Meski masih terdapat
dilakukan undang-undang (UU) yang belum
disahkan, namun yang baru
disahkan juga tak kalah perlu
mendapat perhatian. Semua
Anggota Dewan tentu berusaha
secara maksimal, terutama dalam
capaian kinerja aspek legislasi.
Komisi VIII, dalam Rapat
Paripurna Masa Persidangan I
Tahun Persidangan 2019-2020,
baru saja berhasil membawa
Rancangan Undang-Undang
tentang Pekerja Sosial (RUU
Peksos) untuk disahkan menjadi
undang-undang. Ketua Komisi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Azka/OD
32 PARLEMENTARIA EDISI 177 TH. 2019
